Ambon – Transformasi digital di sektor administrasi kependudukan semakin menjadi kebutuhan seiring meningkatnya tuntutan layanan publik yang cepat, mudah, dan efisien. Di Kota Ambon, upaya percepatan penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) mendapat dukungan DPRD sebagai langkah untuk memperluas akses layanan sekaligus menekan beban anggaran pemerintah.
Wakil Ketua DPRD Kota Ambon, Patrick Moenandar, menegaskan digitalisasi identitas kependudukan merupakan bagian dari modernisasi tata kelola pemerintahan yang perlu didorong secara konsisten. Menurut dia, keberadaan IKD akan memudahkan masyarakat mengakses berbagai layanan tanpa bergantung pada dokumen fisik.
“Peralihan menuju Identitas Kependudukan Digital merupakan kebutuhan yang harus dipersiapkan sejak sekarang. Selain memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan publik, langkah ini juga sejalan dengan arah transformasi digital yang sedang dijalankan pemerintah,” kata Patrick dalam keterangan tertulisnya, Selasa (23/06/26).
Penerapan IKD dinilai tidak hanya memberikan kemudahan bagi masyarakat, tetapi juga berpotensi meningkatkan efisiensi belanja pemerintah. Penggunaan identitas digital yang semakin luas diyakini dapat mengurangi kebutuhan pencetakan blangko KTP elektronik yang selama ini memerlukan alokasi anggaran tersendiri.
Patrick menilai anggaran yang selama ini digunakan untuk pengadaan blangko dapat dialihkan untuk memperkuat program pelayanan publik lainnya yang lebih mendesak bagi masyarakat.
“Semakin banyak warga yang beralih menggunakan IKD, semakin kecil kebutuhan pencetakan KTP fisik. Kondisi ini membuka ruang efisiensi anggaran yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di sektor lain,” ujarnya.
Menurut politisi Partai Perindo ini, manfaat tersebut akan semakin terasa apabila implementasi IKD berjalan merata dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk warga yang berada di wilayah pinggiran.
Meski demikian, Patrick mengingatkan keberhasilan implementasi IKD tidak hanya ditentukan oleh kesiapan teknologi dan sistem pendukung. Tingkat pemahaman masyarakat terhadap manfaat serta mekanisme penggunaan identitas digital juga menjadi faktor penting yang menentukan keberhasilan program tersebut.
Karena itu, dia mendorong Pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) untuk memperluas sosialisasi hingga ke seluruh kecamatan agar informasi mengenai aktivasi dan penggunaan IKD dapat diterima masyarakat secara menyeluruh.
“Sosialisasi harus dilakukan secara berkelanjutan dan menjangkau seluruh wilayah. Masyarakat perlu mengetahui manfaat IKD, proses aktivasinya, serta penggunaannya dalam berbagai layanan publik agar transformasi digital ini berjalan optimal,” tegasnya.
Patrick optimistis tingkat penggunaan IKD di Kota Ambon akan terus meningkat apabila edukasi kepada masyarakat dilakukan secara masif dan konsisten. Dia menekankan sinergi antara DPRD, Pemerintah Kota Ambon, dan masyarakat menjadi kunci untuk mempercepat implementasi identitas digital sehingga manfaat pelayanan publik yang lebih cepat, aman, dan efisien dapat dirasakan secara merata oleh seluruh warga.
