MEDAN – Pemulihan usaha masyarakat setelah bencana membutuhkan waktu lebih panjang dari sekadar penyaluran bantuan awal. Selain memperbaiki tempat usaha dan aset yang rusak, pelaku UMKM perlu kembali memiliki modal kerja, memulihkan produksi, membangun pasar, dan menghasilkan pendapatan.
Untuk mendukung pemulihan tersebut, Kementerian UMKM menyiapkan program rehabilitasi ekonomi secara bertahap hingga 2028, dengan anggaran lebih dari Rp618 miliar pada 2026, Rp622 miliar pada 2027, dan Rp21 miliar pada 2028.
Berdasarkan data Kementerian UMKM, lebih dari 498 ribu UMKM di 50 kabupaten/kota dan 4.310 desa di tiga provinsi tercatat terdampak bencana. Jumlah tersebut terdiri atas sekitar 285 ribu UMKM di Aceh, 117 ribu UMKM di Sumatera Utara, dan 95 ribu UMKM di Sumatera Barat.
Anggota DPRD Kota Medan dari Partai Perindo, Binsar Simarmata, mengapresiasi langkah pemerintah yang menyiapkan pemulihan secara bertahap hingga 2028. Menurut dia, pendekatan tersebut penting karena dampak bencana terhadap UMKM tidak berhenti setelah bantuan awal disalurkan.
“Saya mengapresiasi langkah Kementerian UMKM yang menyiapkan pemulihan ekonomi secara bertahap hingga 2028. Pendekatan ini penting karena dampak bencana tidak berhenti setelah bantuan awal, sementara pelaku usaha masih harus memulihkan stok, peralatan produksi, arus kas, dan pasar,” kata Binsar dalam keterangannya, Jumat (28/8/26).
Binsar menilai pemulihan ekonomi perlu diarahkan pada kemampuan pelaku usaha untuk kembali menjalankan aktivitas ekonominya, sehingga manfaat program tidak berhenti pada pemulihan aset yang terdampak.
“Karena itu, saya mendorong agar program pemulihan ini tidak berhenti pada berapa banyak bantuan yang disalurkan. Yang kita pulihkan bukan hanya tempat usaha atau aset yang rusak, tetapi kemampuan pelaku UMKM untuk kembali berproduksi, berjualan, memperoleh omzet dan mempertahankan mata pencaharian,” ujarnya.
Menurut Binsar, permodalan menjadi salah satu aspek penting dalam proses tersebut karena pelaku usaha yang sudah dapat membuka kembali tempat usahanya belum tentu memiliki modal kerja untuk membeli stok, bahan baku, maupun menjalankan kembali aktivitas produksi.
“Aspek permodalan harus menjadi bagian penting dalam pemulihan. Pelaku usaha yang kembali membuka tempat usahanya belum tentu memiliki modal kerja untuk membeli stok, bahan baku, dan menjalankan produksi. Tanpa akses modal, usaha bisa kembali berdiri secara fisik, tetapi belum pulih secara ekonomi,” tegasnya.
Khusus di Sumatera Utara, Binsar mendorong agar pemulihan sekitar 117 ribu UMKM terdampak didukung skema pembiayaan yang konkret dan mudah diakses. Dukungan itu antara lain dapat berupa kemudahan modal kerja, restrukturisasi bagi pelaku usaha yang memiliki pembiayaan berjalan, serta penjaminan atau subsidi pembiayaan bagi UMKM yang kehilangan aset akibat bencana.
Untuk memastikan dukungan tersebut tepat sasaran, pemerintah menargetkan pengusulan dan verifikasi calon penerima melalui SAPA UMKM selesai paling lambat 14 September 2026. Selain rehabilitasi ekonomi, Klinik UMKM Bangkit di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat akan terus diaktifkan sebagai bagian dari pendampingan jangka panjang serta pemutakhiran Data Tunggal UMKM.
“Pada akhirnya, keberhasilan program sampai 2028 jangan hanya diukur dari berapa banyak UMKM yang menerima bantuan. Ukuran yang lebih penting adalah berapa banyak usaha yang kembali berproduksi, kembali menghasilkan omzet, menyerap tenaga kerja dan mampu mengakses pembiayaan secara berkelanjutan. Itu yang menurut saya menjadi ukuran bahwa pemulihan ekonomi benar-benar terjadi,” pungkasnya.
