Apa yang ditunjukkan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin ini seharusnya menjadi jurisprudensi etik bagi seluruh pejabat dan institusi di negeri ini: Jika merasa disudutkan oleh laporan media: tempuhlah Dewan Pers, gunakan Hak Jawab, buka data pembanding secara kesatria. Hentikan memelihara dan mendanai pasukan siber: karena kebisingan digital hanya melahirkan kedunguan massal dan meracuni ruang deliberasi warga.
Langkah Menhan menggunakan Hak Jawab bukan sekadar urusan membela reputasi pribadi atau institusi pertahanan. Lebih jauh dari itu, ia adalah seruan sunyi namun lantang bagi republik ini: bahwa di hadapan hukum dan etika, kekuasaan tertinggi adalah kepatuhan pada aturan main, bukan kelihaian memainkan algoritma.
Trending
- Telkom Tak Cuma Bangun Infrastruktur, Bidik Kedaulatan Digital
- Menteri Pertanian Amran Surati Kapolri, Ini Isinya
- Asap Karhutla Ganggu Penerbangan Palembang, BNPB Semai 2,4 Ton Dry Ice
- Dugaan Kekerasan Seksual, Kemenag Minta Pesantren Dar Et-Tauhid Bekasi Dibekukan
- Sistem Royalti Musik Digital Tak Semanis Dulu, Ini Alasan Maia Estianty Ogah Rilis Lagu
- Hasil Real Madrid vs Sevilla 4-1: Mbappe Cetak Penalti Panenka di Bernabeu!
- Jadwal Asian Para Games 2026 Aichi-Nagoya: Kontingen Indonesia Bidik Emas Pertama Hari Ini!
- Penampilan Kangen Band di Synchronize Fest 2026: Nostalgia, Tangis Haru, dan Janji Batal Bubar!

