Jelang Ketok Palu RUU Ketenagakerjaan, 50 Ribu Buruh Geruduk Jakarta

Dudung mengatakan 11 aspirasi buruh mencakup sejumlah isu, antara lain kepastian kerja, pencegahan penyalahgunaan outsourcing, pekerja kontrak dan pemagangan, upah layak, perlindungan pekerja platform, jaminan pesangon, serta kebebasan berserikat. Aspirasi lainnya berkaitan dengan perlindungan pekerja perempuan, penyandang disabilitas, pekerja rentan, dan peningkatan keterampilan menghadapi teknologi serta otomatisasi.
 
Dudung memastikan pemerintah akan memperhatikan aspirasi buruh dalam pembahasan RUU Perlindungan Ketenagakerjaan. “Pemerintah selalu membuka ruang dialog dan mendengarkan aspirasi buruh untuk mencari solusi yang terbaik,” kata Dudung.
 
Koalisi buruh yang turun dalam aksi tersebut terdiri atas 18 konfederasi serikat pekerja atau serikat buruh tingkat nasional dan 147 federasi. Massa berasal antara lain dari Banten, Jakarta, dan Jawa Barat serta bergerak dari kawasan Simpang Semanggi menuju sekitar Bundaran Hotel Indonesia.
 
Sunarno mengatakan persoalan yang dibawa dalam aksi berkaitan dengan masalah ketenagakerjaan yang menurut buruh telah berlangsung selama puluhan tahun. Dia menyebut aksi Jakarta merupakan langkah awal untuk memastikan aspirasi tersebut masuk dalam pembahasan regulasi.
 
RUU Perlindungan Ketenagakerjaan saat ini dibahas DPR RI bersama pemerintah. Komisi IX DPR sebelumnya menyetujui pembentukan panitia kerja untuk membahas substansi RUU setelah pemerintah menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah, sementara pemerintah menargetkan pembahasan selesai pada akhir Oktober 2026.
 
Buruh menyatakan rangkaian aksi akan berlanjut di Gedung DPR pada 29 September serta 5-7 Oktober 2026. Langkah tersebut dilakukan untuk mengawal pembahasan hingga tahap pengesahan RUU Perlindungan Ketenagakerjaan.