JAKARTA – Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengusulkan tambahan anggaran Rp195 triliun kepada Komisi I DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu(10/6/26). Usulan itu diajukan karena Kementerian Pertahanan hanya memperoleh pagu Rp139 triliun dari kebutuhan Rp667 triliun pada 2027.
Sjafrie mengatakan tambahan anggaran diperlukan untuk memperkuat sistem pertahanan negara. Menurut dia, kebutuhan anggaran saat ini masih jauh di bawah kebutuhan yang diajukan Kemenhan.
“Sistem pertahanan negara itu adalah safety belt dari pembangunan nasional,” ujar Sjafrie dalam jumpa pers usai rapat dengan Komisi I DPR RI.
Tambahan Anggaran Kemenhan untuk Perkuat Kedaulatan
Sjafrie menegaskan tambahan anggaran memiliki makna besar bagi kedaulatan negara. Dia menilai sistem pertahanan menjadi pengaman bagi keberlanjutan pembangunan nasional.
Menurut dia, sejumlah wilayah strategis masih memerlukan pembangunan kekuatan pertahanan. Kebutuhan tersebut mencakup Papua dan beberapa daerah lainnya.
“Contoh adalah yang berhubungan dengan center of gravity, baik itu di Papua dan juga di beberapa tempat lain. Ini memerlukan pembangunan kekuatan,” kata Sjafrie.
Anggaran Dukung Tugas Strategis dan Infrastruktur
Sjafrie mengatakan TNI juga menjalankan tugas dinamis untuk mendukung program pemerintah. Tugas tersebut mencakup pembangunan sarana dan prasarana pascabencana alam.
Dia menyebut TNI saat ini turut membantu pembangunan infrastruktur di berbagai daerah. Salah satu tugas yang dijalankan adalah pembangunan jembatan untuk mendukung kebutuhan masyarakat.
“Jadi sekarang TNI juga sedang menjalankan tugas untuk membangun jembatan dan sebagainya,” imbuh dia.
Sjafrie mengatakan usulan tambahan anggaran telah disampaikan melalui Komisi I DPR untuk diteruskan kepada Badan Anggaran DPR. Menurut dia, tambahan anggaran dibutuhkan untuk mendukung penguatan pertahanan dan tugas pembangunan yang dijalankan TNI.
