JAKARTA — Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, Andi Yuslim Patawari (AYP), menekankan pentingnya memastikan investasi yang masuk ke daerah tidak berhenti pada pembangunan perusahaan dan penciptaan nilai ekonomi semata. Menurutnya, investasi harus mampu menciptakan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat melalui kemitraan dengan UMKM dan penyerapan tenaga kerja lokal.
Pandangan tersebut disampaikannya saat dipercaya menjadi Dewan Penilai mewakili Kadin Indonesia dalam ajang Pemaparan Nomine Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah serta Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kementerian/Lembaga Tahun 2026, yang digelar di Gedung Nusantara, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Jakarta.
Dalam forum penilaian tersebut, AYP menyoroti pentingnya kualitas investasi, khususnya sejauh mana investasi mampu menciptakan keterlibatan pelaku usaha lokal dalam rantai ekonomi.
“Pelibatan sektor UMKM, khususnya pengusaha kecil, melalui kemitraan dengan pengusaha besar sangat penting. Daerah harus melibatkan seluruh stakeholder agar investasi benar-benar berdampak pada perekonomian masyarakat,” ujarnya.
Investasi Jangan Hanya Menguntungkan Perusahaan Besar
AYP menilai masuknya investasi ke suatu daerah seharusnya tidak hanya diukur dari besarnya nilai modal yang ditanamkan atau jumlah perusahaan yang beroperasi.
Menurut dia, pemerintah daerah perlu memastikan terdapat mekanisme yang memungkinkan pelaku usaha lokal, terutama UMKM, ikut masuk dalam ekosistem bisnis yang terbentuk dari investasi tersebut.
Dengan demikian, kehadiran perusahaan besar dapat menciptakan efek berganda (multiplier effect) bagi perekonomian daerah.
“Investasi tidak boleh hanya menghadirkan perusahaan besar tanpa memberikan ruang bagi pelaku usaha lokal untuk berkembang,” tegasnya.
Kemitraan antara perusahaan besar dan UMKM dapat menjadi salah satu instrumen penting untuk memperluas manfaat investasi. Pelaku UMKM dapat dilibatkan sebagai pemasok, penyedia jasa maupun bagian dari rantai pasok industri yang tumbuh di suatu wilayah.
Pendekatan tersebut dinilai penting agar pertumbuhan investasi tidak berjalan sendiri, tetapi terhubung dengan kekuatan ekonomi masyarakat setempat.
Soroti Tenaga Kerja Lokal
Selain kemitraan UMKM, AYP juga menyoroti persoalan penyerapan tenaga kerja lokal.
Menurutnya, pemerintah dan pelaku usaha perlu memastikan investasi yang masuk memberikan kesempatan kepada masyarakat di sekitar lokasi proyek untuk mendapatkan pekerjaan dan meningkatkan kompetensi.
Ia mengingatkan agar perusahaan yang beroperasi di daerah tidak sepenuhnya mendatangkan tenaga kerja dari luar daerah, terutama untuk posisi yang sebenarnya dapat diisi oleh sumber daya manusia lokal.
“Jangan sampai ada perusahaan besar tetapi seluruh pekerja teknis didatangkan dari luar daerah. Kondisi seperti ini berpotensi menimbulkan konflik sosial. Karena itu, pemberdayaan SDM lokal harus menjadi bagian dari indikator keberhasilan investasi,” ujarnya.
Keterlibatan tenaga kerja lokal bukan hanya persoalan kesempatan kerja, tetapi juga bagian dari upaya menjaga hubungan yang sehat antara perusahaan, pemerintah daerah, dan masyarakat.
Perusahaan yang mampu membuka akses pekerjaan sekaligus meningkatkan keterampilan masyarakat lokal dinilai akan memiliki hubungan yang lebih kuat dengan lingkungan sosial di sekitar kegiatan usahanya.
Ukuran Investasi Berkualitas
Pria yang juga menjabat Wasekjen HKTI ini berharap aspek kemitraan dengan UMKM, penyerapan tenaga kerja lokal, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat menjadi perhatian serius dalam penilaian kinerja pemerintah daerah maupun kementerian/lembaga dalam mempercepat pelaksanaan investasi.
Ia menilai keberhasilan investasi tidak cukup hanya dilihat dari seberapa cepat izin usaha diterbitkan atau seberapa besar investasi berhasil masuk.
Lebih jauh, perlu dilihat apakah investasi tersebut mampu menciptakan dampak ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kapasitas masyarakat di daerah.
“Investasi yang berkualitas adalah investasi yang mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah,” kata AYP.
Karena itu, menurutnya, pemerintah daerah memiliki peran strategis untuk membangun ekosistem investasi yang tidak hanya ramah bagi investor, tetapi juga inklusif bagi pelaku usaha lokal.
Kadin Indonesia Dorong Ekosistem Investasi Inklusif
Kehadiran Andi Yuslim Patawari sebagai Dewan Penilai yang mewakili Kadin Indonesia sekaligus memperkuat perspektif dunia usaha dalam melihat kinerja pemerintah terkait pelayanan investasi dan percepatan berusaha.
Bagi dunia usaha, kemudahan berinvestasi memang menjadi faktor penting. Namun, kemudahan tersebut perlu berjalan beriringan dengan terciptanya ekosistem ekonomi yang mampu menghubungkan investor dengan pelaku usaha lokal.
Dengan pola tersebut, investasi diharapkan tidak hanya menghasilkan pertumbuhan angka investasi, tetapi juga membangun rantai nilai baru, membuka lapangan kerja, memperkuat UMKM, serta meningkatkan daya saing ekonomi daerah.
Pada akhirnya, kualitas investasi tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya modal yang masuk, melainkan oleh seberapa besar manfaat ekonomi yang dapat dirasakan masyarakat dan seberapa kuat investasi tersebut membangun ekosistem usaha di daerah.
