Jakarta, Rasional.co – Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menyoroti kebijakan izin impor yang terbuka tanpa batasan. Menurutnya, kebijakan tersebut dapat membuat industri dalam negeri sulit bertahan jika tidak mempertimbangkan kapasitas produksi nasional.
“Misalnya, kalau izin impor terbuka sedemikian rupa tanpa ada pertimbangan untuk membatasi, sektor industri dalam negeri tentu akan sulit bertahan untuk jenis-jenis barang tertentu,” kata Sarmuji di Jakarta, Senin (5/10/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan setelah Sarmuji melakukan pertemuan dan rapat internal dengan jajaran unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian. Ia mengatakan persoalan industri perlu dipetakan agar pemerintah dapat merumuskan langkah penyelesaian yang tepat dan terukur.
Menurut Sarmuji, persoalan impor dan perlindungan pasar domestik tidak dapat diselesaikan Kementerian Perindustrian sendirian. Karena itu, ia mendorong penguatan koordinasi dengan kementerian, lembaga dan pemangku kepentingan lain yang kebijakannya berkaitan dengan keberlangsungan industri.
Impor Jadi Persoalan Lintas Kementerian
“Hubungan Kementerian Perindustrian dengan stakeholder yang lain harus kita perkuat, karena banyak problem yang penyelesaiannya tidak berada di Kementerian Perindustrian saja,” ujarnya.
Ia menyebut sejumlah kementerian yang memiliki keterkaitan dengan persoalan industri, termasuk Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Keuangan. Menurutnya, kebijakan di bidang perdagangan, fiskal, bahan baku dan impor memiliki hubungan dengan keberlangsungan industri di dalam negeri.
Sarmuji meminta jajaran Kemenperin aktif mengidentifikasi persoalan yang menghambat pertumbuhan pada masing-masing subsektor industri. Pemetaan tersebut akan menjadi salah satu bahan untuk menentukan kebijakan dan program yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha.
Ia juga meminta Kemenperin tidak hanya menjalankan tugas dan fungsi rutin, tetapi menghasilkan langkah strategis yang dapat mempercepat pertumbuhan industri nasional. Menurutnya, industri memiliki peran penting dalam menciptakan nilai tambah sekaligus menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.
“Kalau pertumbuhan industrinya tidak tinggi, akan sulit mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Apalagi dalam penyerapan tenaga kerja, sektor industri mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar,” kata Sarmuji.
Untuk mendapatkan gambaran persoalan yang lebih lengkap, Sarmuji membuka ruang masukan dari berbagai jenjang di lingkungan Kemenperin. Ia mengatakan informasi dari pejabat eselon II maupun jajaran lain dapat membantu pemerintah memahami persoalan teknis yang terjadi di lapangan.
“Saya membuka ruang, seandainya ada masukan dari eselon II sekalipun, saya akan terima dengan baik, meskipun kita tetap menghargai hierarki birokrasi,” tuturnya.
Menurut Sarmuji, informasi dari berbagai jenjang penting karena persoalan tertentu bisa saja belum terakomodasi pada satu tingkat organisasi. Masukan dari luar Kemenperin juga disebut terbuka untuk menjadi bahan dalam memetakan persoalan industri.
Langkah tersebut diarahkan untuk memperkuat posisi Kemenperin sebagai akselerator pertumbuhan industri nasional. Sarmuji mengatakan kementeriannya perlu menghasilkan langkah besar di berbagai sektor agar pertumbuhan industri dapat berlangsung lebih cepat.
“Jangan sampai keberadaan saya sebagai Menteri itu biasa-biasa saja. Kita harus meninggalkan legacy, harus membuat langkah-langkah besar di semua sektor supaya industri ini tumbuh makin cepat,” tegasnya.
Sarmuji menilai penguatan industri diperlukan agar sektor manufaktur dapat memberikan kontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional. Pemerintah juga akan mendorong kolaborasi dengan dunia usaha, asosiasi industri, kementerian dan lembaga terkait untuk mencari solusi atas berbagai persoalan yang menghambat pertumbuhan industri.