JAKARTA – Wacana pendidikan negeri gratis dari sekolah dasar (SD) hingga perguruan tinggi negeri (PTN) mulai masuk tahap penghitungan kebutuhan pembiayaan oleh pemerintah, sementara DPR meminta kajian mengenai kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebelum kebijakan tersebut diwujudkan.
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) menyatakan telah mengkaji kebutuhan pembiayaan pendidikan tinggi spendidikan gratisebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menggratiskan pendidikan negeri. Penghitungan tersebut mencakup kebutuhan standar pembiayaan mahasiswa di seluruh PTN dan menjadi dasar penyusunan skema pendidikan tinggi gratis.
Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan pemerintah perlu mengkaji manfaat program dan kemampuan APBN untuk mewujudkan pendidikan gratis dari jenjang SD hingga perguruan tinggi negeri.
“Kita kaji dulu bagaimana manfaatnya dan bagaimana kekuatan daripada APBN,” kata Puan kepada media, Selasa (22/9/2026).
Puan menyebut pendidikan pada tingkat SD hingga sekolah menengah pertama (SMP) telah didukung pembebasan biaya sekolah. Namun, perluasan pendidikan gratis hingga perguruan tinggi perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi dan situasi global.
Pernyataan Puan disampaikan setelah pemerintah menindaklanjuti komitmen Presiden Prabowo yang disampaikan pada peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN) di Jakarta, Jumat (18/9/2026).
“Saya sangat setuju. Saya akan segera mengadakan ratas atau pokoknya biaya pendidikan negeri harus gratis. Biaya pendidikan negeri SD, SMP, SMA, universitas negeri harus gratis,” kata Prabowo dalam sambutannya.
Kemdiktisaintek melalui keterang (fotoan resmi pada Selasa (22/9/2026) menyatakan penghitungan kebutuhan pembiayaan dilakukan untuk memastikan kebijakan pendidikan tinggi gratis dapat dirancang secara terukur dan berkelanjutan. Penghitungan tersebut juga digunakan pemerintah untuk melihat kebutuhan anggaran dan berbagai kemungkinan skema penerapan.
Kajian pembiayaan pendidikan tinggi menjadi bagian dari tindak lanjut arahan Presiden, yang sebelumnya menyatakan akan menggelar rapat terbatas untuk membahas upaya mewujudkan pendidikan negeri gratis. Hingga publikasi Kemdiktisaintek pada 22 September 2026, belum disebutkan besaran anggaran final maupun jadwal penerapan kebijakan secara menyeluruh.