Jakarta – Utang luar negeri (ULN) Indonesia meningkat 4,4% secara tahunan pada triwulan II 2026 menjadi US$453,4 miliar atau sekitar Rp8.178 triliun. Kenaikan tersebut terutama berasal dari ULN publik, sementara utang luar negeri swasta masih mengalami kontraksi.
Nilai rupiah tersebut merupakan hasil konversi US$453,4 miliar menggunakan kurs JISDOR Bank Indonesia sebesar Rp18.037 per dolar AS pada 4 Agustus 2026.
Bank Indonesia menyebut peningkatan ULN secara tahunan terutama dipengaruhi kenaikan ULN publik yang mencakup pemerintah dan bank sentral. Di sisi lain, kontraksi ULN swasta mulai melambat.
Posisi ULN pemerintah pada triwulan II 2026 mencapai US$216,3 miliar atau sekitar Rp3.901 triliun. Angka tersebut tumbuh 2,9% secara tahunan, melambat dibandingkan pertumbuhan 3,8% pada triwulan I 2026.
Kenaikan ULN pemerintah terutama dipengaruhi aliran masuk pada Surat Berharga Negara (SBN). BI menyebut perkembangan tersebut mencerminkan kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia.
Pemerintah menyatakan ULN tetap dikelola secara pruden, terukur, dan fleksibel. Pembiayaan dari utang luar negeri diarahkan antara lain untuk mendukung sektor produktif dengan tetap memperhatikan keberlanjutan pengelolaan utang.
Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah antara lain digunakan untuk sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 22% dari total ULN pemerintah. Berikutnya administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib 20,6%, jasa pendidikan 16,2%, konstruksi 11,5%, serta transportasi dan pergudangan 8,5%.
BI menyebut posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali karena hampir seluruhnya merupakan utang jangka panjang.
Sementara itu, ULN swasta tercatat US$194,6 miliar atau sekitar Rp3.510 triliun. Nilai tersebut mengalami kontraksi 0,6% secara tahunan, meski membaik dibandingkan kontraksi 1,3% pada triwulan sebelumnya.
Kontraksi ULN swasta terutama berasal dari lembaga keuangan yang mencatat penurunan 3,4% secara tahunan. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan kontraksi 6,3% pada triwulan I 2026.
ULN swasta terutama berasal dari sektor industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik dan gas, serta pertambangan dan penggalian. Keempat sektor tersebut menyumbang 79,4% dari total ULN swasta.
Dari sisi struktur, ULN swasta juga didominasi utang jangka panjang dengan pangsa 75,7%.
Secara keseluruhan, BI mencatat rasio ULN Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 30,6% pada triwulan II 2026. Sebanyak 82,1% dari total ULN juga merupakan utang jangka panjang.
Struktur tersebut menjadi dasar BI menyebut ULN Indonesia tetap sehat dan dikelola dengan prinsip kehati-hatian. BI bersama pemerintah juga terus memperkuat koordinasi untuk memantau perkembangan ULN.
Bank Indonesia menilai ULN masih dapat dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, dengan tetap meminimalkan risiko terhadap stabilitas perekonomian.
Dengan posisi US$453,4 miliar, ULN Indonesia pada triwulan II 2026 setara sekitar Rp8.178 triliun berdasarkan kurs JISDOR Rp18.037 per dolar AS.
