JAKARTA – Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menjadi sorotan setelah menginjak kepala kerbau dalam prosesi adat Begawi Cakak Pepadun atau Munggah Bumi di Lampung. Momen yang viral di media sosial itu memicu beragam tafsir, termasuk dikaitkan dengan simbol PDIP.
Prosesi tersebut terjadi saat Jokowi menghadiri rangkaian kegiatan adat di Lampung. Dalam video yang beredar, kepala kerbau diletakkan di atas karpet merah lalu diinjak Jokowi sebagai bagian dari tradisi setempat.
Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira mengaku tidak memahami detail adat tersebut. “Saya tidak memahami adat istiadat dan budaya masyarakat Lampung, apalagi sampai dikaitkan dengan menginjak kepala kerbau,” kata Andreas kepada wartawan, Selasa(30/6/26).
Jokowi Injak Kepala Kerbau Picu Beragam Tafsir
Video prosesi itu ramai dibahas publik setelah beredar luas di media sosial. Sebagian warganet mengaitkan kepala kerbau dengan simbol politik tertentu.
Andreas menanggapi santai anggapan yang menghubungkan prosesi tersebut dengan penghinaan terhadap PDIP. Dia menegaskan lambang partainya bukan kepala kerbau, melainkan banteng moncong putih.
“Tapi kalau seandainya menginjak kepala kerbau itu, oleh yang menginjak, mau dimaknai sebagai simbolisasi menghina PDI Perjuangan, ha-ha-ha…, maaf, lambang PDI Perjuangan bukan kepala kerbau. Lambang PDI Perjuangan itu banteng moncong putih,” ujarnya.
Baca juga: Jokowi Mulai Safari Politik, Gerindra: Tak Masalah, Pemerintah Fokus Kerja
Sorotan terhadap Gelar Adat Jokowi
Selain menanggapi polemik kepala kerbau, Andreas juga menyoroti pemberian gelar adat kepada Jokowi. Menurut dia, mantan presiden seharusnya berada pada posisi yang berbeda sebagai tokoh nasional.
“Juga menurut saya tidak biasa dan tidak pantas seseorang yang sudah pernah menjadi presiden yang merupakan simbol pemersatu bangsa, kemudian datang ke daerah untuk dinobatkan sebagai raja, atau sebagai kepala adat atau kepala suku dari sekelompok masyarakat,” katanya.
Andreas menilai publik akan lebih bangga apabila mantan presiden memperoleh pengakuan dalam bentuk gelar akademik atau penghargaan yang lebih luas. Dia menilai capaian tersebut lebih mencerminkan posisi seorang mantan kepala negara.
“Harus naik kelas dong, kelasnya harus beda dong. Masa sih, mantan presiden mainannya masih lokal-lokalan, masih mau cari dukungan suarakah?” imbuhnya.
