Jakarta – Pemprov DKI Jakarta segera mengevaluasi prosedur penanganan ikan sapu-sapu di wilayah ibu kota demi menjaga prinsip kesejahteraan hewan dan kelestarian ekosistem sungai. Evaluasi ini merespons temuan penguburan massal ikan invasif tersebut yang diduga masih dalam kondisi hidup.
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, mengakui adanya kekurangan dalam proses pemusnahan ikan sapu-sapu pada aksi serentak beberapa waktu lalu. Pihaknya berjanji akan membenahi standar operasional di lapangan agar kejadian serupa tidak terulang.
“Mungkin kemarin penguburannya banyak yang belum mati. Untuk itu mungkin kami alpa, nanti kami evaluasi, benahi,” ujar Rano Karno di Jakarta, Selasa (21/4).
Inovasi Arang dari Limbah Ikan Sapu-Sapu
Rano mengungkapkan rasa terkejutnya saat mengetahui total tangkapan ikan sapu-sapu mencapai angka 6,98 ton. Mengingat volume yang sangat besar, pemerintah kini melirik metode penanganan yang lebih produktif seperti yang diterapkan di Brasil. Alih-alih hanya dikubur, ikan-ikan tersebut berpotensi diolah menjadi komponen lain yang bernilai guna.
“Ikan sapu-sapu ini di Brasil juga menjadi permasalahan. Tapi ternyata dia bisa menjadi komponen lain. Itu bahkan bisa menjadi arang. Kemarin saya kirim kepada Dinas Lingkungan Hidup, coba kita bikin seperti ini,” tambah Rano. Saat ini, hasil tangkapan tersebut dimatikan secara higienis untuk mencegah ikan kembali ke perairan atau diperjualbelikan secara ilegal oleh oknum tidak bertanggung jawab.
Larangan Konsumsi dan Ancaman Logam Berat
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga mengeluarkan peringatan keras kepada masyarakat agar tidak mengonsumsi ikan sapu-sapu dari sungai Jakarta. Hasil uji laboratorium menunjukkan adanya residu logam berat jenis timbal (Pb) yang sangat tinggi pada tubuh ikan tersebut. Kadar timbal terpantau berada di atas ambang batas 0,3 mg/kg, sehingga sangat berisiko memicu gangguan kesehatan kronis.
Di sisi lain, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) turut memberikan catatan kritis terkait metode pemusnahan. Meskipun MUI mendukung pengendalian ikan sapu-sapu karena sifatnya yang merusak ekosistem dan mengancam populasi ikan lokal, namun penguburan massal dalam keadaan hidup dianggap menyalahi etika terhadap hewan. Pemprov DKI Jakarta berkomitmen menjadikan catatan ini sebagai dasar perbaikan pengelolaan lingkungan ke depan.
