Pemprov Jabar Bentuk Tim Pemburu ATS, Apa Itu?

Rasional.co – Akses pendidikan tidak cukup dijamin dengan menyediakan sekolah, tetapi juga memastikan setiap anak dapat menjangkaunya, apa pun kondisi keluarganya.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan membentuk tim pemburu anak tidak sekolah (ATS) hingga tingkat desa dan kelurahan untuk menelusuri hambatan tersebut dan mencari jalan agar anak-anak kembali belajar.
 
Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman meminta camat, kepala desa, lurah, dan kepala dinas terkait turun langsung menelusuri penyebab anak tidak mengakses pendidikan.
 
Herman mengatakan, penanganan ATS tidak bisa hanya dibebankan kepada Dinas Pendidikan atau Kementerian Agama. Pemerintah provinsi hingga pemerintahan desa perlu bekerja bersama untuk menemukan anak yang tidak bersekolah dan memastikan mereka kembali memperoleh layanan pendidikan.
 
“Pekan depan kami akan mengundang semua camat di Jawa Barat. Selanjutnya, camat bersama lintas sektor akan mengedukasi kepala desa dan lurah se-Jabar. Kami bahkan akan membentuk tim pemburu anak tidak sekolah di desa,” kata Herman dalam Rapat Koordinasi Pendidikan di Bandung, Senin (12/10/2026).
 
Menurut Herman, penanganan ATS harus dimulai dengan memahami kondisi keluarga secara langsung. Pemerintah tidak bisa serta-merta menyimpulkan bahwa anak atau orang tuanya tidak memiliki kemauan untuk bersekolah.
 
Ia menyebut persoalan ekonomi, tuntutan membantu pekerjaan orang tua, hingga kondisi disabilitas dapat menghambat akses pendidikan. Karena itu, solusi yang diberikan perlu menyesuaikan kebutuhan dan keadaan masing-masing keluarga.
 
“Jangan hanya berpikir, kenapa tidak sekolah? Kita harus tahu kondisinya. Ada anak yang harus membantu orang tuanya bertani, berdagang, ada keluarga yang membutuhkan bantuan, dan ada juga anak dengan disabilitas. Situasinya bermacam-macam,” ujarnya.
 
Herman menilai, sebagian persoalan ATS dapat diatasi melalui pendekatan yang fleksibel. Salah satu pilihan yang disiapkan ialah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan pendidikan kesetaraan melalui Paket A, Paket B, serta Paket C.