Pemprov Jabar Bentuk Tim Pemburu ATS, Apa Itu?

Jalur tersebut dapat menjadi alternatif bagi anak yang terkendala mengikuti pendidikan formal. Waktu belajar yang lebih fleksibel, termasuk pada akhir pekan atau di luar jam kerja, diharapkan membantu mereka kembali mengakses pendidikan.
 
“Kalau diberikan solusi kreatif dan fleksibel melalui PKBM atau pendidikan kesetaraan, saya kira mereka mau. Saya sudah datang ke beberapa keluarga yang anaknya tidak sekolah, dan ketika diajak berkomunikasi serta diberikan solusi, mereka bersedia,” katanya.
 
Untuk memastikan penanganan berjalan, Herman meminta kepala dinas pendidikan kabupaten dan kota tidak berhenti pada pendataan serta laporan administratif. Mereka harus menemui keluarga, memahami kondisi sosial masyarakat, dan memastikan setiap anak memperoleh jalan untuk kembali belajar.
 
Herman juga menyiapkan mekanisme eskalasi apabila masalah tidak terselesaikan di tingkat kabupaten dan kota. Jika kepala dinas setempat menemui jalan buntu, persoalan harus dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat untuk ditindaklanjuti langsung di lapangan.
 
Apabila upaya tersebut belum berhasil, Herman menyatakan siap turun tangan. Ia meminta aparatur menunjukkan data dan kondisi kasus agar hambatan yang dihadapi keluarga dapat ditangani secara langsung.
 
“Kalau kepala dinas kabupaten/kota tidak mampu menyelesaikan, laporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Jabar. Kalau belum mampu juga, laporkan kepada saya. Saya akan turun langsung,” tegasnya.
 
Herman menekankan bahwa penanganan ATS merupakan tanggung jawab pemerintah yang harus dibuktikan melalui hasil nyata. Karena itu, penelusuran kasus, pendampingan keluarga, dan penempatan anak pada jalur pendidikan yang sesuai perlu menjadi bagian dari tindak lanjut, bukan sekadar target administratif.