Jakarta, Rasional.co – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyiapkan program beasiswa kuliah ke luar negeri bagi 75 mahasiswa asal Jakarta pada 2027. Program tersebut direncanakan mengadopsi konsep Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) untuk memperluas akses pendidikan tinggi dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Pramono menyampaikan rencana tersebut saat membuka Kongres I Dewan Pengurus Nasional Aliansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Swasta Indonesia (AFEBSI) di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (13/10/2026). Namun, pemerintah daerah belum memerinci negara tujuan, bidang studi, maupun persyaratan calon penerima beasiswa dalam keterangan tersebut.
Menurut Pramono, pendidikan menjadi salah satu prioritas Pemprov DKI Jakarta bersama layanan kesehatan dan perlindungan sosial. Ketiga bidang itu dinilai penting untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi.
“Begitu saya dilantik menjadi gubernur, saya menyampaikan hal yang tidak boleh berubah, hal yang harus dipertahankan, hal yang harus diperbaiki adalah menyangkut satu: pendidikan, dua: kesehatan, tiga: bantalan sosial,” ujarnya.
Program beasiswa luar negeri tersebut menambah perhatian Pemprov DKI terhadap akses pendidikan. Saat ini, pemerintah daerah menjalankan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus yang menjangkau sekitar 700 ribu peserta didik serta Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) yang memberikan bantuan pendidikan kepada sekitar 15.800 mahasiswa dari keluarga kurang mampu.
Melalui berbagai program tersebut, Pemprov DKI berupaya memperluas kesempatan belajar agar akses pendidikan tidak hanya bergantung pada kemampuan ekonomi keluarga. Rencana beasiswa luar negeri pada 2027 menjadi salah satu langkah yang disiapkan untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Rencana itu disampaikan dalam rangkaian Kongres I AFEBSI yang melibatkan perwakilan dari 72 perguruan tinggi di berbagai provinsi di Indonesia. Ketua DPD AFEBSI DKI Jakarta sekaligus Ketua Panitia Kongres I AFEBSI, Arif Murti Rozamuri, menyampaikan kesiapan organisasinya untuk memperkuat kolaborasi dengan Pemprov DKI, termasuk dalam kegiatan pengembangan masyarakat di Kepulauan Seribu.