TERNATE — Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda resmi dilantik sebagai Ketua DPD Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Provinsi Maluku Utara periode 2026–2031. Ia mendorong HKTI menjadi jembatan bagi petani untuk mengakses program pemerintah, teknologi pertanian, permodalan hingga pasar.
Pelantikan pengurus DPD HKTI Maluku Utara digelar di Bella Hotel, Ternate, Senin (21/9/2026). Sherly dilantik oleh Ketua Umum DPN HKTI Sudaryono, yang juga Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Prosesi pelantikan diawali pembacaan Surat Keputusan DPN HKTI Nomor SK.063/DPN HKTI/IX/2026 oleh Wakil Ketua Umum OKK DPN HKTI, R.S. Sony Soeroyo. Dalam kepengurusan tersebut, Surahman dipercaya sebagai Sekretaris DPD HKTI Maluku Utara.
Pelantikan turut dihadiri Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, pimpinan instansi vertikal, serta para Bupati dan Wali Kota se-Maluku Utara yang mayoritas juga mengemban amanah sebagai Ketua DPC HKTI di daerah masing-masing.
Dalam sambutannya, Sherly menegaskan HKTI tidak dibentuk untuk menggantikan fungsi pemerintah. Sebaliknya, organisasi tersebut harus menjadi penghubung agar petani lebih mudah mendapatkan akses terhadap berbagai program pemerintah, mulai dari tingkat kabupaten dan kota hingga provinsi dan pusat.
“Harapannya HKTI Maluku Utara bisa menjadi penghubung antara petani dengan program-program pemerintah kabupaten, kota, provinsi, dan pusat yang tersedia,” katanya.
Soroti Persoalan Petani
Persoalan pertanian di Maluku Utara tidak semata-mata berkaitan dengan kemauan petani untuk bekerja. Menurutnya, petani di daerah tersebut justru memiliki etos kerja tinggi, tetapi menghadapi berbagai kendala dari hulu hingga hilir.
“Petani Maluku Utara itu bukan kurang rajin. Petani itu sangat rajin. Mereka bangun lebih pagi dari kita, mereka bekerja di panas-panas,” ujar Sherly.
Sejumlah masalah yang disoroti antara lain lahan pertanian yang belum bersertifikat, keterbatasan kepemilikan lahan, akses terhadap bibit unggul dan pupuk, serta keterbatasan alat dan mesin pertanian (alsintan). Persoalan juga muncul setelah masa tanam, petani masih menghadapi risiko gagal panen, produktivitas yang rendah dan kebutuhan pendampingan. Bahkan ketika produksi meningkat, persoalan berikutnya adalah akses pasar dan harga jual yang menguntungkan.
Karena itu, dia ingin program HKTI tidak berhenti pada pendampingan, tetapi memiliki ukuran yang jelas terhadap perubahan kondisi petani. Salah satu gagasan yang disiapkan adalah proyek percontohan dengan melibatkan 100 petani di setiap kabupaten dan kota di Maluku Utara. Melalui proyek tersebut, petani akan didampingi sekaligus diukur dampaknya, mulai dari peningkatan produktivitas, penurunan biaya produksi, akses terhadap harga jual yang lebih baik hingga peningkatan kesejahteraan.
“Kita mungkin bisa mengambil pilot project 100 petani di masing-masing kabupaten kota. Dengan adanya pendampingan dari HKTI, kita mengecek apakah memang produktivitasnya naik, apakah memang biayanya turun,” kata Sherly.
“Apakah memang mereka mendapatkan harga terbaik, dan apakah dengan pendampingan HKTI nanti mereka bisa lebih sejahtera, mereka bisa mendapatkan cuan yang lebih banyak,” lanjutnya.
Dorong Petani Terhubung Langsung dengan Pasar
Gubernur Maluku Utara ke-3 ini juga menekankan pentingnya membangun ekosistem pemasaran agar petani tidak hanya mampu meningkatkan produksi, tetapi juga memiliki kepastian pasar.
Jika Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih berjalan, koperasi tersebut diharapkan dapat mengambil peran sebagai offtaker hasil pertanian. HKTI juga membuka peluang kerja sama dengan koperasi yang telah berjalan serta dunia usaha melalui Kamar Dagang dan Industri (Kadin).
“Siapa tahu Kadin mempunyai list pengusaha-pengusaha yang bisa menjadi offtaker yang bisa kita connect-kan,” kata Sherly.
Menurutnya, peningkatan produktivitas belum cukup apabila petani masih kesulitan menjual hasil panennya dengan harga yang layak. Karena itu, penguatan rantai pasok dan akses pasar menjadi bagian penting dari agenda HKTI Maluku Utara.
DPN HKTI Dorong Sinergi Ketahanan Pangan
Sementara itu, Ketua Umum DPN HKTI Sudaryono menekankan pentingnya sinergi antara HKTI dan pemerintah daerah dalam mendukung program ketahanan pangan nasional serta hilirisasi sektor pertanian. Dengan kepengurusan baru periode 2026–2031, DPD HKTI Maluku Utara diharapkan mampu memperkuat hubungan antara petani, pemerintah, pelaku usaha, koperasi dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Dukungan juga disampaikan Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia yang sekaligus Wasekjen DPN HKTI, Andi Muhammad Yuslim Patawari. Ia menyampaikan ucapan selamat kepada Sherly Tjoanda dan berharap pengalamannya sebagai gubernur, jejaring yang dimiliki, serta kepeduliannya terhadap sektor pertanian dapat memperkuat peran HKTI di Maluku Utara.
“Selamat dan sukses. Semoga petani semakin makmur dengan pengalaman beliau menjadi gubernur, dan koneksi yang kuat serta kepedulian terhadap petani. InsyaAllah HKTI akan semakin berkontribusi untuk kemajuan pertanian di Maluku Utara dan peningkatan kesejahteraan petani,” ujarnya.
Kepemimpinan Sherly di DPD HKTI Maluku Utara periode 2026–2031 kini diarahkan untuk memperkuat posisi petani, bukan hanya sebagai produsen, tetapi juga sebagai bagian penting dari ekosistem ekonomi daerah. Dengan menghubungkan petani dengan program pemerintah, pendampingan produksi, koperasi, Kadin dan pasar, HKTI Maluku Utara diharapkan dapat mendorong peningkatan produktivitas sekaligus memperbesar nilai ekonomi yang diterima petani.