- GKSR mendesak penghapusan parliamentary threshold dalam revisi UU Pemilu.
- Organisasi menilai ambang batas parlemen membuat suara rakyat terbuang.
- GKSR meminta partai non-parlemen dilibatkan dalam pembahasan revisi.
- Ferry Rizky Kurniansyah menilai sistem pemilu harus lebih representatif.
- GKSR juga meminta DPR membuka pembahasan revisi secara transparan.
JAKARTA – Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat (GKSR) mendesak penghapusan parliamentary threshold dalam revisi Undang-Undang Pemilu. Organisasi tersebut menilai aturan ambang batas parlemen membuat banyak suara rakyat terbuang dalam pemilu.
Sikap itu disampaikan dalam konferensi pers di Sekretariat Bersama GKSR, Menteng, Jakarta Pusat, Senin(25/5/26). Poin sikap organisasi dibacakan Said Salahudin dari Partai Buruh.
GKSR meminta revisi dilakukan secara menyeluruh terhadap UU Pemilu, UU Pilkada, UU Partai Politik, dan UU MD3. Organisasi itu juga meminta partai non-parlemen dilibatkan dalam pembahasan revisi pemilu.
Selain itu, GKSR mendesak DPR membuka naskah akademik dan rancangan revisi aturan pemilu secara transparan kepada publik. Mereka juga meminta KPU memberikan salinan hasil penghitungan suara TPS kepada seluruh partai politik.
GKSR turut mengusulkan penghapusan parliamentary threshold, mempertahankan sistem pilkada langsung, serta mendorong pembentukan fraksi gabungan bagi partai dengan jumlah kursi terbatas di DPR.
Parliamentary Threshold Jadi Sorotan GKSR
Sekretaris Jenderal GKSR Ferry Rizky Kurniansyah mengatakan fokus utama organisasi saat ini ialah pembahasan ambang batas parlemen dan percepatan revisi regulasi pemilu.
Menurut dia, pembahasan aturan pemilu tidak boleh hanya berfokus pada aspek teknis elektoral. Dia menilai kualitas representasi suara rakyat harus menjadi perhatian utama dalam demokrasi.
“Seperti yang disampaikan tadi bahwa fokus kita lebih kepada parliamentary threshold, itu penting,” kata Ferry.
Ferry yang juga menjabat Sekjen DPP Partai Perindo meminta seluruh partai non-parlemen ikut terlibat dalam proses pembahasan revisi regulasi politik tersebut.
Dia menilai keterlibatan semua partai penting agar sistem demokrasi berjalan lebih inklusif dan representatif.
“Yang kedua adalah mempercepat RUU Pemilu. Itu lebih penting dan yang ketiga adalah pelibatan kami semua partai-partai non parlemen,” ujarnya.
GKSR Minta Suara Pemilih Tak Lagi Terbuang
Ferry menegaskan revisi aturan pemilu harus mampu mencegah hilangnya suara rakyat akibat aturan parliamentary threshold.
Menurut dia, setiap suara pemilih harus tetap memiliki makna dalam sistem demokrasi Indonesia.
“Dan kita berharap bahwa sikap ini adalah sikap yang memang mencerminkan tidak saja soal bagaimana kita menghitung matematika pemilunya,” ujar Ferry.
Dia menilai sistem pemilu harus menghindari disproporsionalitas representasi politik yang membuat suara pemilih kehilangan nilai.
“Atau suara yang terbuang, itu jauh lebih penting karena kita namanya juga gerakan kedaulatan suara rakyat,” kata dia.
GKSR berharap revisi regulasi pemilu dapat menghasilkan sistem politik yang lebih adil dan terbuka. Organisasi itu menilai setiap suara rakyat harus tetap bernilai dan tidak hilang akibat parliamentary threshold.
