Jakarta, Rasional.co – Pemerintah menyiapkan pembangunan tiga pabrik pengolahan tepung telur dan tepung daging untuk memperkuat penyerapan hasil peternakan. Fasilitas ini diharapkan menjadi solusi jangka panjang bagi peternak yang berisiko merugi ketika produksi melimpah dan pasar tidak mampu menyerap seluruh hasilnya.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan, pembangunan pabrik tersebut merupakan bagian dari upaya mengintegrasikan ekosistem peternakan dari hulu hingga hilir. Pemerintah juga menargetkan penguatan pasar domestik dan pengurangan ketergantungan terhadap produk impor.
“Kami sudah telepon Menteri BUMN dan Menteri Perdagangan. Kita sepakat membangun ekosistem ternak, terutama pembangunan pabrik pengolahan tepung telur dan tepung daging. Insyaallah, mudah-mudahan tahun depan sudah bisa mulai. Targetnya 1,5 tahun selesai, maksimal dua tahun,” ujar Amran, beberapa waktu lalu
Menurut Amran, industri pengolahan diperlukan agar persoalan pemasaran hasil peternakan tidak terus berulang. Kelebihan produksi telur dan daging ayam nantinya dapat diolah menjadi produk yang memiliki daya simpan dan pemanfaatan lebih luas dibandingkan produk segar.
“Ini solusi permanen, fundamental. Kalau pabriknya berdiri, impor tepung telur kita hentikan. Kita sudah sepakat. Harapannya, setelah ekosistem ini berdiri, persoalan yang sama tidak terus berulang,” katanya.
Investasi Awal Rp600 Miliar
Pemerintah akan menindaklanjuti rencana pembangunan tiga pabrik melalui studi kelayakan atau feasibility study (FS). Kebutuhan investasi awal diperkirakan sekitar Rp200 miliar per pabrik, dengan kemungkinan meningkat menjadi Rp250 miliar untuk fasilitas yang mencakup pengolahan daging.
Dengan estimasi awal tersebut, kebutuhan investasi ketiga pabrik mencapai sekitar Rp600 miliar. Nilainya berpotensi meningkat menjadi Rp750 miliar, bergantung pada kebutuhan investasi setiap fasilitas.
Amran membuka peluang keterlibatan swasta dalam pembangunan industri pengolahan tersebut. Namun, ia menegaskan pemerintah tetap perlu mengambil peran dalam memperkuat industri strategis peternakan.
“Kalau ada swasta mau bergandengan, silakan. Tapi negara ada di sampingnya,” ujarnya.