PAPUA – Pemutaran film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita di sejumlah kota tidak berhenti karena kerusakan teknis atau minim penonton. Di beberapa lokasi, film itu justru dihentikan aparat dan pihak kampus sebelum selesai diputar. Di Ternate, personel TNI mendatangi lokasi pemutaran dan meminta acara dihentikan. Di Mataram, pihak universitas membubarkan nonton bareng sambil menyebut film tersebut “menghina negara”.
Rangkaian pembubaran itu terjadi hanya beberapa minggu setelah film karya Dandhy Dwi Laksono dan Cypri Paju Dale mulai beredar di forum-forum publik sejak Maret 2026. Dokumenter berdurasi sekitar 90 menit tersebut mengangkat ekspansi proyek industri dan food estate di Papua Selatan, terutama dampaknya terhadap masyarakat adat Marind, Muyu, Yei, dan Awyu.
Yang menjadi perhatian bukan semata isi film, melainkan pola respons terhadapnya. Di sejumlah tempat, penolakan muncul bahkan sebelum diskusi berlangsung. Aparat keamanan, otoritas kampus, hingga narasi ancaman terhadap persatuan negara muncul hampir seragam. Situasi itu memunculkan pertanyaan lebih besar: mengapa sebuah dokumenter lingkungan dan masyarakat adat diperlakukan sebagai ancaman?
Pemutaran yang Berubah Menjadi Persoalan Keamanan
Ketegangan mulai terlihat saat film diputar di berbagai daerah setelah premier internasional di Auckland, Selandia Baru, Jumat(7/3/26). Setelah itu, pemutaran dilakukan di Sydney, Jakarta, hingga forum-forum komunitas di berbagai kota Indonesia.
Di Ternate, Kamis(8/5/26), pemutaran film dibubarkan aparat TNI. Dandim 1501 Ternate Letkol Inf. Jani Setiadi menyebut terdapat banyak penolakan terhadap film tersebut.
“Kami melihat banyak penolakan. Banyak yang menilai ini bersifat provokatif dari judulnya,” kata Jani seperti dikutip di berbagai media.
Dia juga menyebut penghentian dilakukan untuk mencegah isu sensitif terkait SARA berkembang di masyarakat.
Namun alasan itu memunculkan kritik dari kelompok masyarakat sipil. Ketua AJI Ternate Yunita Kaunar menilai tindakan tersebut merupakan bentuk intimidasi terhadap ruang demokrasi.
“Bentuk nyata intimidasi terhadap ruang demokrasi dan kebebasan berekspresi warga,” ujar Yunita.
Peristiwa serupa terjadi di Universitas Mataram, Rabu(7/5/26). Wakil Rektor III Unram Sujita menghentikan kegiatan nonton bareng dan menyatakan film tersebut mendiskreditkan pemerintah Indonesia.
“Tidak ada alasan, pokoknya tidak boleh menonton,” kata dia kepada peserta pemutaran saat itu.
Dia bahkan menyebut film itu “menghina negara saya”.
Pola respons yang muncul di dua lokasi berbeda memperlihatkan kesamaan narasi: film dianggap bukan sekadar karya dokumenter, melainkan materi yang dipersepsikan dapat mengganggu stabilitas politik dan nasionalisme.
Dari Dokumenter Lingkungan Menjadi Narasi Kolonialisme
Kontroversi terhadap Pesta Babi tidak bisa dilepaskan dari tema utama yang diangkat film tersebut: kolonialisme modern di Papua.
Sutradara Dandhy Dwi Laksono secara terbuka menyebut film itu ingin membuka percakapan yang selama ini dianggap tabu.
“Mudah-mudahan film ini bisa memulai percakapan yang selama ini dianggap tabu, ‘apakah kita menjajah Papua?” kata Dandhy dalam diskusi di Yogyakarta, Jumat(17/4/26).
Pilihan istilah “kolonialisme” menjadi titik paling sensitif. Sebab, istilah itu tidak hanya menyasar proyek industri, tetapi juga menyentuh legitimasi pembangunan negara di Papua.
Film tersebut menggambarkan pembangunan sebagai proses yang tidak selalu identik dengan kesejahteraan masyarakat lokal. Dalam sejumlah adegan dan wawancara, masyarakat adat justru merasa kehilangan ruang hidup akibat proyek-proyek besar.
Fransiska, mahasiswa Papua yang menonton film itu di Bandung, menggambarkan situasi tersebut dengan kalimat sederhana.
“Orang Papua punya rumah, tapi tidak bisa tinggal di rumahnya sendiri.”
Pernyataan itu memperlihatkan inti persoalan yang diangkat film: pembangunan dianggap berlangsung di atas tanah adat, tetapi manfaatnya tidak selalu dirasakan masyarakat setempat.
Data Kesejahteraan yang Menjadi Konteks Besar
Narasi film menjadi lebih kompleks ketika dibandingkan dengan kondisi sosial Papua saat ini.
Data BPS menunjukkan persentase penduduk miskin di Papua memang menurun dari 27,38 persen pada September 2021 menjadi 17,82 persen pada September 2025. Namun angka tersebut masih menjadi yang tertinggi secara nasional dan hampir dua kali lipat rata-rata Indonesia.
Di sektor kesehatan, kesenjangan juga terlihat tajam. Angka kematian ibu di Papua pada 2020 tercatat sekitar 500 per 100.000 kelahiran hidup. Angka kematian bayi mencapai 38 per 1.000 kelahiran.
Pada saat bersamaan, proyek-proyek pembangunan skala besar terus diperluas melalui program strategis nasional.
Kontras itulah yang menjadi fondasi utama dokumenter Pesta Babi. Film tersebut mempertanyakan mengapa eksploitasi sumber daya dan pembangunan industri besar tetap berjalan agresif ketika berbagai indikator dasar kesejahteraan masyarakat Papua masih tertinggal.
Peneliti Pusaka Bentala Rakyat Sutami Amin menyebut situasi itu sebagai paradoks pembangunan.
“Di satu sisi ada proyek dekolonial yang besar, tapi di sisi lain menyembunyikan proyek kolonial.” kata Sutami mengutip dari beberapa sumber.
Menurut dia, pola tersebut bukan fenomena baru. Keterlibatan aparat keamanan dan perusahaan besar dalam proyek sumber daya di Papua telah berlangsung sejak era kolonial hingga sekarang.
Perebutan Narasi tentang Papua
Kontroversi Pesta Babi pada akhirnya memperlihatkan sesuatu yang lebih besar daripada sekadar polemik film dokumenter. Yang dipertarungkan bukan hanya isi film, tetapi siapa yang berhak mendefinisikan Papua.
Di satu sisi, negara melihat pembangunan sebagai instrumen integrasi, pemerataan, dan ketahanan pangan maupun energi. Di sisi lain, sebagian masyarakat adat dan kelompok sipil melihat proyek-proyek tersebut sebagai bentuk penguasaan ruang hidup yang berlangsung tanpa partisipasi setara.
Film itu Berdiri di Tengah Benturan Dua Narasi Tersebut.
Karena itu, respons terhadap Pesta Babi tidak berhenti pada kritik artistik atau perdebatan akademik. Pemutaran dibubarkan, ruang diskusi dibatasi, dan aparat keamanan turun langsung ke lokasi acara.
Situasi itu justru memperkuat kesan bahwa isu Papua masih diperlakukan sebagai wilayah sensitif yang sulit dibicarakan secara terbuka.
Padahal, sebagian fakta yang diangkat film berasal dari data resmi, dokumentasi lapangan, serta kondisi sosial yang dapat diverifikasi.
Hingga kini belum ada pelarangan resmi terhadap film tersebut secara nasional. Namun rangkaian penghentian pemutaran di sejumlah daerah menunjukkan adanya mekanisme kontrol informal terhadap narasi Papua yang dianggap mengganggu.
Dan di tengah seluruh kontroversi itu, pertanyaan paling mendasar dari film tersebut masih belum benar-benar dijawab: ketika pembangunan terus berjalan, siapa sebenarnya yang paling menentukan masa depan tanah Papua. Masyarakat adat yang hidup di atasnya, atau jaringan kekuasaan yang mengelola sumber dayanya?
Baca juga: Sayonara Bantargebang: Warga DKI Belajar Pilah Sampah di Rumah
