JAKARTA – Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), Yatalathof Ma’shum Imawan, meminta maaf atas potensi kemacetan saat aksi tolak kenaikan BBM di Bundaran HI, Jakarta Pusat, Jumat (12/6/26). Demonstrasi mahasiswa dijadwalkan dimulai pukul 10.00 WIB.
Athof menyampaikan permohonan maaf kepada warga Jakarta, khususnya masyarakat yang beraktivitas di sekitar Bundaran HI. Dia mengakui aksi tersebut berpotensi menimbulkan gangguan lalu lintas selama beberapa jam.
“Teruntuk warga di Jakarta utamanya di sekitaran Bundaran HI, kami ingin memohon maaf atas kemacetan dan ketidaknyamanan yang akan terjadi esok hari,” ujar Athof dikutip dari Kompas.com, Kamis (11/6/26).
Demo Tolak Kenaikan BBM
Athof menilai kemacetan lalu lintas yang terjadi saat aksi hanya berlangsung sementara. Menurut dia, masyarakat menghadapi persoalan yang lebih besar dan berlangsung lama.
“Namun, kami ingin memberi pesan bahwa kemacetan lalu lintas esok hanya berlangsung beberapa jam,” tuturnya. Dia menyebut terjadi kemacetan mobilitas sosial, lapangan kerja, dan masa depan yang dipaksakan kepada rakyat.
Athof menilai kondisi tersebut sudah berlangsung puluhan tahun tanpa perubahan berarti. Dia juga menyoroti kenaikan harga beras, sempitnya lapangan kerja, serta beban pajak yang dirasakan masyarakat.
“Tapi di meja makan rakyat, tidak ada yang berubah. Harga beras naik, lapangan kerja menyempit, rakyat sekarat dihajar pajak. Dan pemerintah? Sibuk memoles citra sambil membagi proyek kepada kroni,” tutur Athof.
Tuntutan Mahasiswa dan Ajakan Aksi
Athof menegaskan masyarakat telah memberi cukup waktu dan kesempatan kepada pemerintah. Dia menyebut berbagai kritik berbasis data selama ini tidak mendapat respons yang memadai.
BEM UI membawa lima tuntutan dalam aksi tersebut. Tuntutan itu meliputi penghentian pemborosan APBN, penurunan harga kebutuhan pokok dan BBM, penghentian program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih, penghentian militerisme di ranah sipil, serta meminta Presiden Prabowo mengakui kesalahan pemerintah.
Athof mengajak buruh, guru, pedagang, ibu rumah tangga, komunitas pelari, dan berbagai elemen masyarakat untuk ikut dalam demonstrasi. “Kita rebut keadilan! Karena keadilan tidak datang sendiri. Dia harus dijemput oleh rakyat Indonesia yang besar, bukan pemerintah yang berlagak besar,” ujar Athof.
