- APGI 3T menyurati Presiden Prabowo untuk menyampaikan perkembangan pelaksanaan MBG di daerah terpencil.
- Pengelola dapur MBG berharap ada kepastian terkait proses pembayaran operasional.
- Perubahan juknis disebut terjadi beberapa kali dalam waktu singkat.
- APGI 3T berharap koordinasi antarbagian program dapat semakin diperkuat.
- Organisasi meminta kepastian jadwal operasional dapur MBG di wilayah 3T.
JAKARTA – Asosiasi Pangan Gizi Indonesia daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (APGI 3T) menyurati Presiden Prabowo Subianto terkait belum adanya kepastian pelaksanaan Program MBG 3T di wilayah terpencil. Surat tersebut juga menyoroti belum adanya informasi lebih lanjut mengenai pembayaran kepada investor dapur gizi yang telah membangun fasilitas program.
Ketua Umum APGI 3T Herwil J Harefa mengatakan para mitra pelaksana tetap berkomitmen mendukung program prioritas pemerintah tersebut. Namun di lapangan, mereka juga perlu menyesuaikan diri dengan perubahan petunjuk teknis yang terjadi hingga tiga kali dalam waktu singkat.
“Setiap perubahan membawa implikasi langsung terhadap perencanaan teknis, operasional, dan finansial investor, tanpa masa transisi yang memadai,” kata Herwil saat jumpa pers di Kwitang, Jakarta Pusat, Selasa(26/5/26).
Menurut APGI 3T, para investor sejak awal telah membangun fasilitas SPPG, menyiapkan tenaga kerja, dan menyediakan kebutuhan operasional sesuai ketentuan pemerintah.
Berdasarkan juknis pertama pada Oktober 2025, pembangunan dapur MBG ditargetkan selesai dalam 35 hari. APGI 3T menyebut kewajiban tersebut telah dipenuhi seluruhnya.
Namun hingga 18 Mei 2026, pembayaran atas pekerjaan yang telah selesai 100 persen disebut masih menunggu informasi lebih lanjut terkait proses implementasinya.
Investor Dapur MBG Hadapi Tantangan Operasional
Selain perubahan juknis, APGI 3T juga menyoroti perubahan skema pembayaran dalam Program MBG wilayah terpencil. Pada aturan awal, pembayaran disebut dilakukan di muka.
Namun pada juknis terbaru, skema pembayaran dilakukan bertahap mengikuti pola SPPG aglomerasi.
Meski menerima perubahan tersebut sebagai bentuk penyesuaian program pemerintah, APGI 3T berharap implementasi di lapangan dapat berjalan lebih pasti agar tidak menimbulkan kendala operasional bagi para pengelola dapur.
“Aspek yang paling penting sekarang adalah kepastian jadwal operasional dari Badan Gizi Nasional,” tegas Herwil.
APGI 3T juga berharap koordinasi antarbagian di lingkungan Badan Gizi Nasional dapat semakin diperkuat agar berbagai persoalan teknis di lapangan dapat diselesaikan lebih cepat.
Menurut APGI 3T, kondisi tersebut mulai berdampak pada arus kas dan kesiapan operasional sejumlah pengelola dapur MBG di daerah terpencil.
APGI 3T Minta Audiensi dengan Presiden
APGI 3T mengingatkan persoalan tersebut bukan sekadar masalah administratif. Sebab, sekitar 19 juta siswa di wilayah terpencil dinilai menjadi pihak paling terdampak apabila operasional dapur MBG terus mengalami keterlambatan.
Karena itu, organisasi tersebut berharap pemerintah dapat memastikan jadwal operasional dan kepastian pembayaran dapur MBG di daerah terpencil.
Dalam surat kepada Presiden Prabowo, APGI 3T juga meminta waktu audiensi untuk menyampaikan berbagai kendala yang kini terjadi di lapangan.
“APGI 3T meminta kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto agar berkenan memberikan waktu untuk menyampaikan kendala yang terjadi di lapangan saat ini,” ujar Herwil.
Dia menegaskan APGI 3T siap mengawal program luhur Presiden agar tepat sasaran, khususnya di daerah terpencil di Indonesia.
