Jakarta, Rasional.co – Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) menjadi undang-undang menandai fase baru dalam perlindungan tenaga kerja domestik di Indonesia. Setelah tertunda lebih dari dua dekade, regulasi ini dinilai menjadi pijakan awal untuk menghadirkan kepastian hukum bagi jutaan pekerja rumah tangga yang selama ini bekerja di sektor informal.
Momentum tersebut mengemuka dalam Rapat Paripurna di DPR RI yang berlangsung pada Selasa (21/4/2026), bertepatan dengan peringatan Hari Kartini.
Perjuangan Panjang PRT dan Pengakuan Negara
Koordinator Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT), Lita Anggraini, menyampaikan rasa syukur atas pengesahan UU tersebut setelah melalui proses panjang.
“Puji syukur kepada Allah SWT atas rida-Nya. Hari ini menjadi tonggak penting setelah 22 tahun kami berjuang dengan berbagai kesulitan aksi, lobi, kampanye semua kami lakukan demi terwujudnya undang-undang ini, demi jutaan pekerja rumah tangga yang mayoritas perempuan dan selama ini bekerja di belakang layar memajukan perekonomian nasional,” ujar Lita sebagaimana dilansir dari laman resmi DPR RI.
Dia menilai pengesahan UU PPRT menjadi langkah awal dalam menghadirkan keadilan dan kesejahteraan bagi pekerja rumah tangga, sekaligus pengakuan atas peran strategis mereka dalam sektor perawatan (care workers).
“Hari ini menjadi awal dari babak baru ke depan menuju kesejahteraan dan perlindungan yang lebih baik bagi pekerja rumah tangga. Kami mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas kerja keras pimpinan DPR, pimpinan Baleg, Panja, serta Pemerintah atas disahkannya undang-undang ini,” lanjut dia.
Koreksi Bias dan Tantangan Implementasi
Lebih lanjut, dia menilai kehadiran UU PPRT menjadi instrumen penting untuk mengoreksi berbagai bias yang selama ini melekat terhadap pekerja rumah tangga, mulai dari bias gender, kelas, hingga stigma sosial.
“Ini adalah awal perubahan untuk menghapus bias gender, bias kelas, dan bias sosial. Prosesnya tentu tidak instan, tetapi ini adalah babak baru untuk terus memperjuangkan penghapusan berbagai bentuk ketidakadilan tersebut. Pekerja rumah tangga harus bisa hidup lebih baik, bermartabat, serta diakui kontribusinya bagi negara,” tegas dia.
Meski demikian, dia mengingatkan bahwa pengesahan undang-undang bukan akhir dari proses. Implementasi kebijakan menjadi tahapan krusial yang perlu dikawal secara konsisten.
“Perjalanan masih panjang. Masih ada berbagai platform dan kebijakan turunan yang harus kami dorong agar implementasi undang-undang ini benar-benar dirasakan oleh para pekerja rumah tangga,” kata dia.
Momentum Kartini dan Penguatan Hak Pekerja
Pengesahan UU PPRT yang bertepatan dengan Hari Kartini serta menjelang Hari Buruh Internasional dinilai memiliki makna simbolik yang kuat. Regulasi ini menegaskan posisi pekerja rumah tangga sebagai bagian dari pekerja yang memiliki hak dan martabat yang setara.
“Ini hari yang patut disyukuri bertepatan dengan momentum Hari Kartini untuk para perempuan pekerja rumah tangga, dan juga menjelang Hari Buruh, karena PRT adalah bagian dari pekerja. Ini adalah kemenangan bersama,” pungkas dia.
Pengesahan ini sekaligus menandai langkah awal negara dalam memperkuat perlindungan tenaga kerja domestik, sekaligus membuka ruang perbaikan kebijakan turunan yang akan menentukan efektivitas implementasinya di lapangan.
