Menteri Pertanian Amran Surati Kapolri, Ini Isinya

Pada komoditas telur, pemerintah menetapkan harga acuan pembelian di tingkat peternak sebesar Rp26.500 per kilogram dan mewajibkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menyerap telur sesuai petunjuk teknis. Namun, Ketua Pinsar Petelur Nasional Yudianto Yosgiarso mencatat harga telur di tingkat peternak sempat turun menjadi Rp21.500-Rp22.500 per kilogram pada Juni 2026, jauh di bawah biaya produksi.
 
Amran meminta rantai pasok diperiksa dari hulu ke hilir untuk menelusuri persoalan harga tersebut. Pemeriksaan diperlukan agar penyebab perbedaan harga dapat ditelusuri tanpa mengasumsikan seluruh selisih harga sebagai keuntungan pihak tertentu.
 
Dugaan kecurangan beras fortifikasi
Selain ayam dan telur, Amran menyoroti dugaan kecurangan beras fortifikasi yang ditujukan bagi masyarakat miskin, ibu hamil dan menyusui, serta balita yang rentan mengalami stunting. Menurut dia, harga yang semestinya Rp13.500 per kilogram justru mencapai Rp30.000, Rp40.000, bahkan Rp57.000.
 
Pemerintah memperkirakan kerugian konsumen akibat dugaan praktik tersebut mencapai sekitar Rp89 triliun. Angka itu dihitung berdasarkan selisih antara harga yang semestinya dan harga jual rata-rata, dikalikan volume beras yang beredar.
 
Pengawasan Badan Pangan Nasional pada Juli hingga Agustus 2026 di 11 provinsi menemukan 25 merek milik 11 pelaku usaha yang tidak memenuhi SNI 9314:2024 dan SNI 9372:2025. Menindaklanjuti temuan tersebut, Amran memerintahkan penarikan produk, pencabutan izin, dan pemrosesan pidana.
 
Kementerian Pertanian akan memperkuat koordinasi dengan Satgas Pangan dan instansi terkait agar pihak yang terbukti melanggar hukum diproses hingga tuntas. Pemerintah menyatakan upaya tersebut ditujukan untuk melindungi petani dan peternak sekaligus menjaga kepentingan konsumen pangan.