Jakarta, Rasional.co – Pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) akan diperkuat melalui pendekatan berbasis desa dan teknologi deteksi dini. Pemerintah juga menyiapkan lembaga khusus untuk mengelola kawasan gambut dan mangrove sekaligus memperkuat upaya pencegahan kebakaran.
Presiden Prabowo Subianto memutuskan membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) setelah memimpin diskusi bersama sejumlah akademisi dari berbagai lembaga riset dan perguruan tinggi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/9).
BPGMN nantinya berada langsung di bawah Presiden dan diisi oleh ilmuwan, pakar, akademisi, serta profesional. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan lembaga tersebut diarahkan untuk mengedepankan pencegahan karena dinilai lebih efektif dan efisien dibandingkan penanganan yang bersifat reaktif.
“Tujuannya adalah melakukan pencegahan. Karena semua sadar bahwa pencegahan adalah jauh lebih penting, lebih efektif, dan lebih efisien ketimbang tindakan-tindakan yang bersifat reaktif, reaksioner,” ujar Raja Juli.
Menurut dia, BPGMN juga akan dilengkapi anggaran yang memadai untuk mendukung pencegahan karhutla, terutama di enam provinsi yang memiliki kawasan gambut.
Keenam provinsi tersebut adalah Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
Desa Jadi Basis Pencegahan
Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria mengatakan pendekatan pencegahan yang didorong Presiden akan berbasis desa. Masyarakat setempat dinilai memiliki kedekatan dengan sumber daya di lingkungan sekitar dan dapat berperan dalam pencegahan sejak dini.
Pendekatan tersebut antara lain melibatkan kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA).
“Pendekatan pencegahan ke depan itu berbasis pada pencegahan presisi berbasis desa. Jadi pencegahan presisi berbasis desa itu menunjukkan bahwa Presiden percaya masyarakat desa memiliki sense of belonging yang sangat tinggi terhadap sumber daya yang ada di sekitarnya,” kata Arif.
Di sisi teknologi, BRIN akan mendukung BPGMN melalui penguatan sistem deteksi dini dan deteksi titik panas atau hotspot.
Arif mengatakan teknologi tersebut akan terus diperbarui dengan kecerdasan artifisial untuk membantu mengantisipasi kebakaran hutan lebih dini.
“BRIN diminta untuk mendukung keberadaan dan peran dari badan ini khususnya dalam hal bagaimana kita melakukan deteksi dini, deteksi hotspot,” ujarnya.
Selain deteksi dini, diskusi juga membahas sejumlah teknologi untuk mendukung penanganan kebakaran, seperti water injection, pompa di tingkat desa, serta bahan alternatif untuk pemadaman.
Mata Pencaharian Masyarakat Ikut Dibahas
Pencegahan karhutla juga tidak hanya diarahkan melalui kelembagaan dan teknologi. Aspek ekonomi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan gambut turut menjadi perhatian.
Arif mengatakan sekitar 41 juta masyarakat hidup di sekitar kawasan hidrologi gambut. Karena itu, solusi pencegahan juga perlu mempertimbangkan mata pencaharian masyarakat dalam jangka pendek, menengah, dan panjang.
Untuk jangka panjang, sagu disebut sebagai salah satu alternatif karena membutuhkan waktu sekitar delapan tahun. Kopi dibahas sebagai pilihan jangka menengah, sedangkan sejumlah tanaman hortikultura dinilai dapat menjadi pilihan untuk kebutuhan jangka pendek.
Pemerintah juga menempatkan desa, teknologi, pengelolaan ekosistem, dan mata pencaharian masyarakat sebagai bagian dari upaya pencegahan.