JAKARTA – Perubahan teknologi digital telah memperluas spektrum ancaman pertahanan Indonesia. Ancaman tidak lagi hanya hadir dalam bentuk konvensional, tetapi berkembang ke ruang siber dan informasi yang dapat digunakan untuk mengganggu sistem, jaringan, hingga kepentingan strategis negara.
Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Informasi dan Komunikasi Intelijen Pertahanan Kementerian Pertahanan RI Mayjen TNI Ari Yulianto, S.IP., M.H.I., dalam Diskusi Strategis “Transformasi Peperangan Asimetris di Era Kecerdasan Artifisial (AI): Penguatan Strategi Pertahanan dan Literasi Digital di Ruang Siber” yang digelar Program Studi Magister Peperangan Asimetris, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan Republik Indonesia (Unhan RI), di Kampus Unhan RI, Sentul, Bogor, Rabu (19/8/2026).
Ari mengatakan strategi pertahanan Indonesia perlu dirumuskan dengan mempertimbangkan karakter geografis sebagai negara kepulauan, kemampuan militer, sekaligus aspek ekonomi. Dalam kerangka tersebut, strategi pertahanan defensif-aktif ‘Perisai Trisula Nusantara’ menempatkan pertahanan berlapis, pengendalian chokepoints, dan blanket udara sebagai elemen penting.
“Strategi pertahanan Indonesia perlu mempertimbangkan karakter geografis negara kepulauan, kemampuan militer, serta aspek ekonomi. Karena itu, strategi pertahanan harus mampu membangun pertahanan berlapis sekaligus memastikan pengendalian terhadap ruang strategis Indonesia,” ujar Ari dalam paparannya.
Pertahanan berlapis dalam konsep tersebut dibangun melalui pembagian mandala pertahanan, yakni mandala luar yang berada di luar 200 mil atau di luar Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), mandala utama yang mencakup wilayah ZEE hingga batas teritorial 12 mil, serta mandala dalam yang mencakup wilayah dari batas teritorial hingga daratan.
Sementara dalam pengendalian chokepoints, Indonesia membutuhkan kemampuan sea control untuk mendominasi wilayah laut terluar serta sea denial atau anti-access/area denial (A2/AD) untuk membatasi ruang gerak pihak lawan di wilayah perairan dalam.
Pada domain udara, strategi tersebut diperkuat melalui pembangunan sistem pertahanan udara berlapis, mulai dari jarak jauh, menengah, hingga dekat. Sistem tersebut membutuhkan integrasi radar Koopsudnas dan Kohanudnas serta pengaktifan Air Defence Identification Zone (ADIZ) nasional.
Kemampuan yang dibutuhkan mencakup deteksi dini, intersepsi, hingga penghancuran terhadap ancaman udara.
Namun, menurut Ari, perkembangan teknologi digital membuat strategi pertahanan tidak dapat lagi hanya berorientasi pada domain darat, laut, dan udara. Ruang siber dan informasi telah menjadi bagian integral dari dinamika pertahanan kontemporer.
“Teknologi digital telah memperluas spektrum ancaman pertahanan, khususnya melalui serangan siber dan information operations,” katanya.
Dalam konteks militer, Ari memetakan sejumlah bentuk ancaman siber yang perlu diantisipasi, mulai dari traffic analysis, information restoration, illegal access, network attack, counterfeit terminal access, counterfeit user access, illegal network connection, illegal software running, weak password, high-risk vulnerabilities, network intrusion, signal detection, information interception, virus implantation, hingga malicious code implantation.
Ragam ancaman tersebut menunjukkan bahwa keamanan siber tidak lagi dapat ditempatkan sebagai persoalan teknis yang berdiri sendiri. Ancaman dapat beririsan dengan operasi militer, informasi, komunikasi, serta infrastruktur strategis.
Karena itu, Ari menekankan pentingnya integrasi dan koordinasi antarkomponen pertahanan melalui konsep Joint National Operation Center (JNOC). Pusat operasi bersama tersebut dipandang relevan untuk menghadapi ancaman lintas domain yang semakin kompleks.
“Ancaman kontemporer dapat menggabungkan dimensi militer, siber, informasi, infrastruktur, dan aspek strategis lainnya. Karena itu, diperlukan integrasi dan koordinasi antarkomponen melalui konsep JNOC agar respons terhadap ancaman lintas domain dapat dilakukan secara terpadu,” ujar Ari.
Dekan Fakultas Manajemen Pertahanan Unhan RI Mayjen TNI Dr. Fitry Taufiq Sahary, S.E., M.M., M.Kom (AI)., yang memberikan tanggapan dalam forum tersebut, menilai perubahan karakter ancaman menuntut pertahanan Indonesia untuk tidak lagi melihat teknologi digital secara sektoral.
“Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara kita memahami pertahanan. Ancaman dapat muncul secara simultan di berbagai domain dan saling memperkuat satu sama lain. Karena itu, pembangunan kekuatan pertahanan harus diikuti kemampuan integrasi, interoperabilitas, sumber daya manusia, serta tata kelola yang mampu merespons ancaman secara cepat dan terpadu,” ucapnya.
Menurut Fitry, penguatan pertahanan di era digital juga perlu memperhatikan keseimbangan antara pembangunan kapabilitas teknologi dan kesiapan manusia serta institusi. Teknologi dapat memperbesar kemampuan pertahanan, tetapi tanpa koordinasi dan sumber daya manusia yang memadai, teknologi justru dapat menciptakan kerentanan baru.
“Yang dibutuhkan bukan hanya kemampuan memiliki teknologi, tetapi kemampuan mengintegrasikan teknologi ke dalam strategi pertahanan. Di sinilah pentingnya kolaborasi antarkomponen pertahanan, lembaga pemerintah, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya,” jelasnya.
Kaprodi Magister Peperangan Asimetris FSP Unhan RI, Kolonel Arh Dr. Bambang Utomo, S.I.P., M.Sos , menilai paparan tersebut memperlihatkan bahwa transformasi peperangan asimetris tidak dapat dilepaskan dari perkembangan teknologi dan perubahan karakter ancaman di ruang siber.
“Peperangan asimetris berkembang mengikuti perubahan lingkungan strategis. Ruang siber memungkinkan ancaman bergerak melampaui batas geografis dan menggabungkan berbagai instrumen secara bersamaan. Karena itu, penguatan strategi pertahanan harus mampu membaca keterhubungan antara ancaman militer, siber, informasi, dan infrastruktur strategis,” urainya.
Bambang mengatakan perspektif tersebut menjadi salah satu alasan Prodi Magister Peperangan Asimetris FSP Unhan RI mendorong diskusi lintas disiplin dan lintas sektor mengenai transformasi peperangan di era AI.
“Bagi Prodi Peperangan Asimetris, tantangannya bukan hanya bagaimana memahami teknologi baru, tetapi bagaimana mengantisipasi perubahan karakter peperangan yang ditimbulkannya. AI dan teknologi digital harus dibaca sebagai bagian dari perubahan strategis yang membutuhkan respons pertahanan yang adaptif, terintegrasi, dan berkelanjutan.”
Diskusi strategis tersebut merupakan bagian dari upaya Prodi Magister Peperangan Asimetris FSP Unhan RI mempertemukan perspektif pemerintah, militer, akademisi, legislatif, praktisi teknologi, dan komunitas dalam membaca perkembangan ancaman kontemporer. Kegiatan ini secara khusus menempatkan perubahan karakter peperangan akibat AI, pemanfaatan AI dalam pertahanan siber, serta kebutuhan penguatan strategi dan kebijakan pertahanan sebagai fokus utama sesi diskusi.
Melalui forum tersebut, Prodi Magister Peperangan Asimetris menegaskan pentingnya pendekatan pertahanan yang tidak terkotak dalam satu domain. Ketika ancaman dapat bergerak dari ruang fisik ke ruang siber, informasi, dan infrastruktur secara bersamaan, respons pertahanan juga dituntut bergerak dalam kerangka yang terintegrasi.
Diskusi strategis tersebut menghadirkan sejumlah tokoh dari berbagai institusi dan disiplin, Rektor Unhan RI yang diwakili oleh Dekan FSP Unhan RI Mayjen TNI Dr. Oktaheroe Ramsi, S.I.P., M.Sc. Kepala BSSN Letjen TNI (Purn.) Drs. Nugroho Sulistyo Budi, M.M., M.Han. sebagai keynote speaker. Kepala Badan Informasi dan Komunikasi Intelijen Pertahanan Kemhan RI Mayjen TNI Ari Yulianto, S.IP., M.H.I., juga Dr. Pratama Dahlia Persadha sebagai Chairman CISSReC.