JAKARTA – Isu panas mengenai penunjukan pengusaha kondang Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam sebagai koordinator penanganan karhutla Kalimantan akhirnya terjawab.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi secara tegas menepis kabar burung yang menyebut Presiden Prabowo Subianto mengangkat pengusaha asal Kalimantan Selatan tersebut untuk memimpin komando penanganan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan.
Prasetyo meluruskan bahwa narasi yang beredar luas di media sosial terkait posisi Haji Isam dalam operasi penanganan karhutla Kalimantan ini murni misinformasi.
Kendati pemerintah memang mengajak seluruh elemen masyarakat dan tokoh daerah untuk bahu-membahu menanggulangi bencana asap, komando resmi penanganan karhutla di Sumatera dan Kalimantan tetap berada di bawah kendali pejabat setingkat menteri.
Klarifikasi Mensesneg
Saat dikonfirmasi awak media di sela-sela acara pernikahan Kepala Sekretaris Pribadi Presiden Prabowo di JCC Senayan, Prasetyo menegaskan batasan kewenangan dalam penanggulangan bencana nasional ini.
“Tidak ada, tidak benar itu. Kalau semua pihak diminta ikut membantu, iya. Tapi kalau menjadi koordinator itu tidak, karena kewenangannya bukan di situ,” tegas Mensesneg Prasetyo Hadi.
Skala Operasi Penanganan Karhutla Pemerintah Pusat
Pemerintah pusat telah menerjunkan tim gabungan berskala besar guna memadamkan titik api serta mengendalikan kualitas udara di pulau Sumatera dan Kalimantan.
| Indikator | Detail Operasi Penanganan Karhutla |
|---|---|
| Total Personel | 12.880 personel gabungan (TNI, Polri, BPBD, relawan) |
| Metode Utama | Pemadaman darat, Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), pemantauan udara |
| Wilayah Fokus Prioritas | 6 Provinsi: Riau, Jambi, Sumsel, Kalbar, Kalteng, Kalsel |
Atensi Langsung Presiden Prabowo di Kalimantan
Presiden Prabowo Subianto turun langsung memimpin rapat koordinasi penanganan karhutla bersama jajaran Kabinet Merah Putih di Kalimantan Tengah. Dalam pengarahan tersebut, Kepala Negara menginstruksikan pendistribusian tambahan alat material utama untuk mempercepat pemadaman darat dan udara.
- Armada Udara: 4 unit helikopter water bombing untuk menjangkau area pedalaman yang sulit diakses.
- Peralatan Darat: 100 unit pompa air tekanan tinggi, selang air, dan pembuatan sumur bor di titik rawan.
- Keselamatan Tim: 2.000 unit Alat Pelindung Diri (APD) lengkap serta alat pemadam tradisional cangkul gepyok untuk pasukan darat.
Langkah masif ini mengonfirmasi bahwa kendali penuh operasi penanganan kebakaran hutan dan lahan tetap dipegang oleh struktur resmi pemerintah di bawah instruksi langsung Presiden.
