YOGYAKARTA – Forum diskusi publik bertema Pancasila sebagai Pemersatu Bangsa Indonesia di GIK UGM berakhir ricuh setelah mahasiswa mengkritik tiga pejabat negara. Kericuhan terjadi saat mahasiswa menilai narasumber tidak menjawab persoalan agraria dan kebijakan pemerintah secara substansial.
Acara yang digelar Total Politik menghadirkan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko, dan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono. Forum awalnya berlangsung kondusif sebelum suasana memanas pada sesi diskusi dengan mahasiswa.
“Silakan kritik kami di sini, jangan di media sosial,” ujar Budiman saat sesi diskusi dengan peserta forum, Senin(15/6/26).
Kritik Mahasiswa Picu Ricuh UGM
Ketegangan meningkat ketika sejumlah mahasiswa mempertanyakan kelayakan para pejabat membahas Pancasila di tengah berbagai persoalan bangsa. Perdebatan berujung aksi puluhan mahasiswa naik ke panggung sambil membentangkan spanduk protes.
Situasi semakin memanas setelah massa melempar gelas air mineral ke arah area narasumber. Panitia dan petugas keamanan kemudian menghentikan diskusi serta mengevakuasi para pejabat keluar gedung.
Upaya evakuasi terhambat karena ratusan mahasiswa mengepung area luar gedung dan menghadang kendaraan narasumber. Massa terus mendesak para pembicara kembali berdialog secara terbuka dengan mahasiswa.
Dialog Terbuka Berujung Kejar-kejaran
Merespons tekanan massa, Nusron dan Sudaryono akhirnya menemui mahasiswa di luar lokasi acara. Sementara Budiman tidak terlihat lagi dan diduga keluar melalui pintu belakang gedung.
Dalam dialog tersebut, mahasiswa mempertanyakan tanggung jawab Nusron atas kebijakan alih fungsi lahan di Papua yang dinilai merugikan masyarakat adat. Jawaban Nusron yang meminta mahasiswa melihat langsung kondisi di Papua dinilai tidak menjawab substansi pertanyaan.
“Kejar-kejaran tadi karena mereka menghindari mahasiswa. Kami tidak akan mengejar seandainya mereka menjawab satu pertanyaan saja dari kami,” kata Ketua Serikat Mahasiswa UGM Mesa.
Mesa menegaskan mahasiswa meminta kejelasan terkait kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran yang dinilai berdampak pada perampasan tanah rakyat. Di tengah pengawalan ketat kepolisian, rombongan pejabat akhirnya berhasil meninggalkan kawasan UGM setelah menembus kerumunan massa.
