JAKARTA. Pemerintah mulai mengubah strategi pemerataan akses internet nasional dengan tidak lagi mengandalkan pembangunan base transceiver station atau BTS sebagai solusi utama. Sebaliknya, penyediaan konektivitas akan disesuaikan dengan kondisi geografis, jumlah penduduk, serta kebutuhan masing-masing daerah melalui kombinasi berbagai teknologi.
Pendekatan tersebut diharapkan mampu memperluas jangkauan layanan internet hingga ke wilayah yang selama ini sulit dijangkau jaringan telekomunikasi konvensional.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengatakan pemerintah akan memetakan kebutuhan setiap daerah sebelum menentukan teknologi yang paling efektif, mulai dari BTS, fiber optik, satelit hingga moda jaringan telekomunikasi lainnya.
“Kita coba petakan mana yang prioritas. Yang mungkin tidak bisa ditembus dengan BTS, mungkin lewat satelit atau moda jaringan telekomunikasi yang lain,” kata Nezar saat menerima audiensi Dinas Komunikasi dan Informatasi Provinsi Kalimantan Timur di Jakarta Pusat, Selasa (4/8/2026).
Menurutnya, setiap wilayah memiliki karakteristik yang berbeda sehingga pembangunan konektivitas tidak dapat menggunakan satu pendekatan yang sama.
Dengan memilih teknologi yang sesuai kondisi lapangan, pemerintah berharap pembangunan infrastruktur digital menjadi lebih efektif sekaligus mampu menjangkau daerah yang selama ini masih mengalami keterbatasan akses internet.
Sebagai contoh, Nezar menyebut Kalimantan Timur telah mencatat tingkat konektivitas mencapai 95,5 persen. Dari total 841 desa, sebanyak 803 desa telah memperoleh layanan internet.
Meski demikian, masih terdapat 269 titik blankspot yang menjadi prioritas penyelesaian melalui sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI), serta operator telekomunikasi.
Nezar menegaskan keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi penghambat pemerataan akses digital. Karena itu, kolaborasi antarpemangku kepentingan menjadi faktor penting untuk mempercepat penyediaan layanan internet di wilayah blankspot maupun daerah dengan kualitas sinyal yang masih lemah.
“Dengan sinergi yang kita lakukan, kita bisa saling menguatkan dan mewujudkan beberapa titik yang memang dibutuhkan oleh masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur Ririn Sari Dewi mengatakan pemerintah provinsi juga menerapkan pendekatan serupa dengan memadukan berbagai teknologi sesuai karakteristik wilayah.
Menurutnya, penggunaan fiber optik, VSAT, dan satelit dipilih agar layanan internet dapat disalurkan secara lebih efektif ke desa-desa yang memiliki tantangan geografis berbeda.
“Kami memilih beberapa paduan teknologi yang paling sesuai sehingga efektif pada saat kita deliver layanan akses internet di desa,” kata Ririn.
Ia menambahkan percepatan pemerataan konektivitas memerlukan dukungan berkelanjutan dari pemerintah pusat, terutama dalam sinkronisasi data, penguatan kebijakan, dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan.
“Kuncinya sekarang dalam kondisi tersebut kita kolaborasi. Jadi kami mohon dukungan penuh. Komitmen kami juga membersamai program-program, salah satunya internet,” ujarnya.