OGAN KOMERING ILIR – Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman meninjau Program Cetak Sawah Rakyat di Desa Tanjung Baru, Kecamatan Tanjung Lubuk, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Kunjungan itu bertujuan mengawal program prioritas Presiden Prabowo untuk memperluas lahan sawah menuju swasembada pangan.
Sumatera Selatan menjadi salah satu provinsi dengan target Cetak Sawah Rakyat terbesar di Indonesia. Pemerintah menargetkan 13.000 hektare, sedangkan Kabupaten Ogan Komering Ilir mendapat porsi sekitar 7.000 hektare.
“Medan di sini memang sangat berat karena berawa dan kondisi tanahnya mengandung asam. Namun, masyarakat dan para petani di sini Alhamdulillah sangat mendukung dan senang dengan adanya program ini,” kata Dudung saat meninjau lokasi. Pernyataan itu disampaikan pada Kamis(2/7/26).
Cetak Sawah Rakyat Hadapi Tantangan Lapangan
Dudung meminta seluruh pihak mempercepat pekerjaan fisik karena proses land leveling dan olah lahan masih tahap awal. Dia juga mengingatkan petani agar tidak mengalihfungsikan sawah yang telah dicetak.
“Saya tekankan kepada para petani, jangan sampai ada alih fungsi lahan yang sudah kita cetak ini. Jangan nanti malah ditanam sawit atau komoditas lain. Ini merupakan program prioritas Bapak Presiden Prabowo untuk memperluas sawah demi swasembada pangan,” tegasnya.
Pemerintah akan mendampingi petani selama tiga musim tanam pertama. Benih dan pupuk disediakan secara gratis, sedangkan Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) bersama dinas terkait akan memantau perkembangan tanaman dan produktivitas.
Baca juga: Dikaitkan dengan Kasus BGN, Dudung Tegas Bantah Punya Dapur MBG
Irigasi Jadi Kunci Keberhasilan Program
Dudung menegaskan keberhasilan program tidak berhenti pada pembukaan lahan. Menurut dia, ketersediaan jaringan irigasi menjadi syarat utama agar sawah dapat berproduksi optimal.
“Apapun kondisinya, kalau tidak ada air, sekalipun bibit dan pupuknya bagus, atau PPL-nya sehebat Superman dan petaninya andal, itu percuma. Sawah tidak akan berfungsi baik tanpa air yang mengalir lancar,” jelasnya.
Kantor Staf Presiden mendorong percepatan konstruksi fisik hingga tahap tanam dan panen. KSP juga memperkuat koordinasi dengan Kementerian Pertanian, Kementerian PU, Kementerian Kehutanan, ATR/BPN, dan KLH untuk mengatasi persoalan lahan serta perizinan lingkungan.
Kantor Staf Presiden akan terus mengawal transisi dari tahap konstruksi hingga lahan siap diolah, ditanami, dan dipanen. Langkah tersebut diharapkan memperkuat swasembada pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat.