JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani mengumumkan data hasil kunjungan kerja ke Amerika Serikat, Eropa, dan Asia usai pertemuan di Kertanegara, Jakarta. Instruksi itu diberikan karena laporan tersebut menunjukkan meningkatnya kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia melalui masuknya investasi ke sektor strategis nasional.
Prabowo menerima laporan langsung dari Rosan dalam pertemuan bersama sejumlah anggota Kabinet Merah Putih. Presiden kemudian meminta capaian dan data tersebut disampaikan secara terbuka kepada masyarakat.
“Itu sebagai bagian dari komitmen pemerintah untuk menghadirkan informasi yang utuh dan berbasis fakta kepada masyarakat,” tulis akun resmi Sekretariat Kabinet, Senin(15/6/26).
Hasil Pertemuan Prabowo Bahas Investasi Global
Laporan yang diterima Presiden memuat hasil kunjungan kerja Rosan ke Amerika Serikat serta sejumlah negara di Eropa dan Asia. Laporan itu menunjukkan tingginya minat investor global terhadap berbagai sektor strategis di Indonesia.
Melalui pertemuan tersebut, Prabowo meminta Rosan mengumumkan data positif tersebut kepada publik. Pengumuman dijadwalkan berlangsung di Istana Merdeka pada Senin siang.
“Dalam pertemuan tersebut, Presiden menerima laporan dari Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BPI Danantara terkait hasil kunjungan kerjanya ke Amerika Serikat dan sejumlah negara di Eropa, dan Asia,” tulis unggahan akun tersebut.
Sejumlah Menteri Hadiri Pertemuan di Kertanegara
Pertemuan itu turut dihadiri Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Hadir pula Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto serta sejumlah pejabat Kabinet Merah Putih lainnya.
Dalam unggahan Sekretariat Kabinet, para menteri tampak duduk mengelilingi meja bundar bersama Presiden. Prabowo berada di posisi tengah dan menerima laporan dari jajaran menteri yang hadir dalam pertemuan tersebut.
Rosan dijadwalkan memaparkan rincian capaian investasi hasil lawatan luar negerinya di Istana Merdeka. Pemerintah menyatakan langkah itu dilakukan untuk menghadirkan informasi yang utuh dan berbasis fakta kepada masyarakat.