Hingga kini belum ada pelarangan resmi terhadap film tersebut secara nasional. Namun rangkaian penghentian pemutaran di sejumlah daerah menunjukkan adanya mekanisme kontrol informal terhadap narasi Papua yang dianggap mengganggu.
Dan di tengah seluruh kontroversi itu, pertanyaan paling mendasar dari film tersebut masih belum benar-benar dijawab: ketika pembangunan terus berjalan, siapa sebenarnya yang paling menentukan masa depan tanah Papua. Masyarakat adat yang hidup di atasnya, atau jaringan kekuasaan yang mengelola sumber dayanya?
Baca juga: Sayonara Bantargebang: Warga DKI Belajar Pilah Sampah di Rumah