Jakarta, Rasional.co – Kesiapan digital perguruan tinggi di Indonesia masih timpang. Sebagian kampus telah memiliki konektivitas dan sistem terintegrasi, sementara sebagian lainnya masih bergantung pada satu koneksi tanpa cadangan dan memiliki sistem pelaporan yang belum terstandardisasi.
Kondisi tersebut membuat penguatan tata kelola, infrastruktur, dan keamanan digital menjadi kebutuhan penting bagi perguruan tinggi. Kesiapan tersebut juga berkaitan dengan akreditasi, daya serap lulusan, hingga reputasi riset.
Salah satu persoalan yang dibahas dalam Indonesia Higher Education CIO Forum 2026 di Institut Teknologi Bandung adalah bagaimana kampus dapat memperkecil kesenjangan tersebut melalui kolaborasi dan infrastruktur bersama.
Forum yang berlangsung pada 31 Agustus-1 September 2026 itu mempertemukan rektor, Chief Information Officer (CIO), dan pimpinan teknologi informasi perguruan tinggi yang tergabung dalam Indonesia Research and Education Network (IDREN).
Direktur Strategic Business Development & Portfolio Telkom Seno Soemadji mengatakan kesenjangan digital dapat diatasi secara bersama-sama agar pembangunan infrastruktur menjadi lebih murah, cepat, dan aman.
“Teknologinya sudah tersedia. Kesenjangan digital dapat diatasi secara bersama-sama sehingga jauh lebih murah, lebih cepat, dan lebih aman dibandingkan dilakukan sendiri-sendiri,” ujar Seno dalam forum tersebut.
Menurut dia, IDREN dapat menjadi landasan bersama untuk memperkuat konektivitas, sementara satu model data nasional dibutuhkan untuk meningkatkan standardisasi pelaporan. Penguatan keamanan juga dapat dilakukan melalui Security Operation Center (SOC) dan Computer Security Incident Response Team (CSIRT).
Persoalan keamanan menjadi semakin kompleks dengan munculnya ancaman yang berkaitan dengan perkembangan komputasi kuantum. Salah satunya adalah ancaman “harvest now, decrypt later”, ketika data terenkripsi yang dikumpulkan saat ini berpotensi dibuka setelah teknologi komputasi kuantum tersedia.
Ancaman tersebut dapat menyasar data identitas mahasiswa hingga kekayaan intelektual hasil penelitian. Karena itu, kesiapan menghadapi era kuantum perlu dimulai sebelum teknologi tersebut benar-benar digunakan secara luas.
Seno menilai langkah awal bukan membangun laboratorium kuantum, melainkan melakukan inventarisasi kriptografi dan menyusun rencana migrasi Post-Quantum Cryptography (PQC) yang tuntas sebelum 2030.
Pendekatan tersebut diarahkan untuk memastikan kampus mengetahui sistem dan data apa saja yang menggunakan teknologi kriptografi serta bagian mana yang perlu dimigrasikan agar lebih tahan terhadap ancaman komputasi kuantum.
Untuk mendukung kebutuhan tersebut, Telkom menyatakan menyiapkan arsitektur jaringan quantum-safe yang menggabungkan PQC, Quantum Key Distribution (QKD), dan Zero-Trust Architecture pada lapisan jaringan akses, jaringan inti, hingga pusat data.
Di sisi infrastruktur, Telkom melalui InfraNexia menyediakan 112.000 kilometer jaringan fiber optik, termasuk 26.000 kilometer Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) domestik. Infrastruktur tersebut dilengkapi ekosistem data center dan cloud NeutraDC serta SOC nasional.
Selain infrastruktur, penguatan kesiapan digital kampus juga diarahkan pada inovasi dan pengembangan talenta. Kolaborasi dapat dilakukan melalui joint lab dan testbed, termasuk membuka jalur komersialisasi hasil riset menuju pasar.
Sejumlah implementasi yang disebut dalam forum antara lain penyediaan produk AI bagi sejumlah universitas, pra-peluncuran platform yang memadukan AI, komputasi awan, dan keamanan siber, serta program Digistar Class untuk mempercepat penyiapan talenta digital.
Forum tersebut mendorong perguruan tinggi mengambil tiga langkah bersama, yakni menyelaraskan tata kelola dengan menunjuk penanggung jawab di tingkat institusi, membangun kolaborasi inovasi melalui joint lab, serta memperkuat keamanan aset digital melalui inventarisasi kriptografi.
Dengan langkah tersebut, kesiapan digital perguruan tinggi tidak hanya diarahkan untuk mengejar adopsi teknologi baru. Kampus juga perlu memastikan tata kelola, konektivitas, keamanan data, dan kapasitas sumber daya manusia berkembang secara bersamaan agar transformasi digital tidak menciptakan kerentanan baru.