JAKARTA – Investasi di daerah tidak cukup hanya ditopang kemudahan perizinan. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, Andi Yuslim Patawari, menegaskan investasi harus mampu menciptakan pemerataan ekonomi dengan melibatkan pengusaha besar, menengah, hingga pelaku UMKM dalam satu ekosistem usaha berbasis kemitraan dan gotong royong.
Hal itu disampaikannya saat dipercaya menjadi Dewan Penilai mewakili Kadin Indonesia dalam ajang Pemaparan Nomine Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah serta Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kementerian/Lembaga Tahun 2026 di Gedung Nusantara, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Jakarta.
Percepatan perizinan memang menjadi faktor penting dalam menarik investasi. Namun, indikator keberhasilan investasi tidak boleh berhenti pada seberapa cepat izin diterbitkan.
“Perizinan berusaha bukan hanya soal cepat atau mudahnya pelayanan. Yang terpenting adalah bagaimana setelah investasi masuk ke suatu daerah, tercipta kolaborasi antara pengusaha besar, pengusaha menengah, dan pengusaha kecil sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan manfaatnya,” ujarnya.
Investasi Harus Berdampak ke Masyarakat
Pria yang kerap disapa AYP ini mengatakan investasi berkualitas harus menjadi mesin pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Perusahaan besar semestinya tidak berjalan sendiri, tetapi menjadi lokomotif yang mampu menggerakkan pelaku usaha menengah dan UMKM di daerah.
“Harus ada prinsip keadilan dan pemerataan dalam berwirausaha. Pengusaha besar, menengah, dan kecil harus saling bersinergi dan berkolaborasi. Dengan begitu, pertumbuhan ekonomi tidak hanya dinikmati oleh segelintir pihak, tetapi menjadi kesejahteraan bersama yang dirasakan masyarakat luas,” tegasnya.
Ia menilai pola kemitraan tersebut sejalan dengan semangat pembangunan nasional untuk membangun perekonomian yang berkeadilan sekaligus memperkuat daya saing dunia usaha. Investasi yang berkualitas bukan sekadar menghasilkan angka pertumbuhan ekonomi, melainkan juga memperluas kesempatan berusaha, menciptakan lapangan kerja, memperkuat UMKM, serta berkontribusi dalam menekan kemiskinan.
Dukung Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen
Wasekjen HKTI ini juga menegaskan dunia usaha memiliki peran strategis dalam mendukung target pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8 persen.
“Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 8 persen. Untuk mencapai target tersebut, dibutuhkan kontribusi seluruh pelaku usaha, mulai dari pengusaha besar, menengah hingga kecil,” kata AYP.
Menurut dia, pertumbuhan ekonomi harus berjalan beriringan dengan agenda pengentasan kemiskinan. Karena itu, investasi harus diarahkan agar manfaat ekonominya tidak terkonsentrasi pada kelompok tertentu.
“Tujuan besar lainnya adalah menekan dan mengeliminasi kemiskinan serendah-rendahnya melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan,” ujarnya.
UMKM dan Tenaga Kerja Lokal Jadi Indikator
AYP juga mendorong pemerintah daerah memastikan investasi yang masuk memiliki skema kemitraan konkret dengan UMKM lokal.
Ia menilai keterlibatan pengusaha kecil dalam rantai pasok perusahaan besar dapat menjadi salah satu cara paling efektif untuk memastikan manfaat investasi menyebar ke masyarakat.
“Keterlibatan sektor UMKM, khususnya pengusaha kecil, melalui kemitraan dengan pengusaha besar sangat penting. Daerah harus melibatkan seluruh stakeholder agar investasi benar-benar berdampak pada perekonomian masyarakat,” jelasnya.
Selain UMKM, penyerapan tenaga kerja lokal juga harus menjadi perhatian, keberadaan perusahaan di suatu daerah idealnya memberikan peluang kerja sekaligus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia setempat.
“Jangan sampai ada perusahaan besar tetapi seluruh pekerja teknis didatangkan dari luar daerah. Kondisi seperti ini berpotensi menimbulkan konflik sosial. Karena itu, pemberdayaan SDM lokal harus menjadi bagian dari indikator keberhasilan investasi,” tegasnya.
- Baca juga: https://rasional.co/ayp-investasi-berkualitas-harus-libatkan-umkm-dan-tenaga-kerja-lokal/
Jangan Hanya Kejar Angka Investasi
Aspek kemitraan dengan UMKM, penyerapan tenaga kerja lokal, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat menjadi bagian penting dalam menilai kinerja pemerintah daerah maupun kementerian/lembaga dalam mempercepat investasi.
Menurutnya, pemerintah perlu melihat investasi secara lebih utuh, bukan hanya dari nilai modal yang masuk atau kecepatan proses perizinan, tetapi juga dari dampaknya terhadap struktur ekonomi masyarakat.
“Investasi yang berhasil bukan hanya menghadirkan angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menciptakan pemerataan kesejahteraan, memperkuat UMKM, membuka peluang usaha yang luas, serta membawa bangsa Indonesia menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera,” pungkas AYP.