Selain kemitraan UMKM, AYP juga menyoroti persoalan penyerapan tenaga kerja lokal.
Menurutnya, pemerintah dan pelaku usaha perlu memastikan investasi yang masuk memberikan kesempatan kepada masyarakat di sekitar lokasi proyek untuk mendapatkan pekerjaan dan meningkatkan kompetensi.
Ia mengingatkan agar perusahaan yang beroperasi di daerah tidak sepenuhnya mendatangkan tenaga kerja dari luar daerah, terutama untuk posisi yang sebenarnya dapat diisi oleh sumber daya manusia lokal.
“Jangan sampai ada perusahaan besar tetapi seluruh pekerja teknis didatangkan dari luar daerah. Kondisi seperti ini berpotensi menimbulkan konflik sosial. Karena itu, pemberdayaan SDM lokal harus menjadi bagian dari indikator keberhasilan investasi,” ujarnya.
Keterlibatan tenaga kerja lokal bukan hanya persoalan kesempatan kerja, tetapi juga bagian dari upaya menjaga hubungan yang sehat antara perusahaan, pemerintah daerah, dan masyarakat.
Perusahaan yang mampu membuka akses pekerjaan sekaligus meningkatkan keterampilan masyarakat lokal dinilai akan memiliki hubungan yang lebih kuat dengan lingkungan sosial di sekitar kegiatan usahanya.
Ukuran Investasi Berkualitas
Pria yang juga menjabat Wasekjen HKTI ini berharap aspek kemitraan dengan UMKM, penyerapan tenaga kerja lokal, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat menjadi perhatian serius dalam penilaian kinerja pemerintah daerah maupun kementerian/lembaga dalam mempercepat pelaksanaan investasi.
Ia menilai keberhasilan investasi tidak cukup hanya dilihat dari seberapa cepat izin usaha diterbitkan atau seberapa besar investasi berhasil masuk.
Lebih jauh, perlu dilihat apakah investasi tersebut mampu menciptakan dampak ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kapasitas masyarakat di daerah.
“Investasi yang berkualitas adalah investasi yang mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah,” kata AYP.
Karena itu, menurutnya, pemerintah daerah memiliki peran strategis untuk membangun ekosistem investasi yang tidak hanya ramah bagi investor, tetapi juga inklusif bagi pelaku usaha lokal.