Program pertama adalah Satgas Makan Bergizi Gratis Gotong Royong yang hingga kini telah mendukung pembentukan 866 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), termasuk 128 SPPG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Program kedua adalah Satgas Pemeriksaan Kesehatan Gratis yang diperkuat melalui penerbitan white paper Health is the New Wealth untuk mendorong investasi di sektor kesehatan.
Kadin Indonesia juga menjalankan program peningkatan kompetensi pekerja migran Indonesia melalui sertifikasi dan pelatihan bagi sekitar 208 ribu pekerja migran, serta mendukung Program Tiga Juta Rumah melalui renovasi rumah tidak layak huni yang dinilai mampu menciptakan jutaan lapangan kerja.
Selain mendukung program pemerintah di dalam negeri, Kadin juga terus memperkuat diplomasi ekonomi Indonesia melalui berbagai misi dagang internasional. Untuk mengoptimalkan implementasi berbagai perjanjian perdagangan seperti FTA dan CEPA, Kadin membentuk Kadin Global Engagement Office (GEO) sebagai pusat koordinasi berbagai peluang investasi dan perdagangan internasional.
Anindya juga memperkenalkan platform We Buy From Indonesia, sebuah platform perdagangan berbasis teknologi yang menampilkan berbagai produk Indonesia yang telah menjadi bagian dari rantai pasok global. Platform tersebut disusun dalam tiga bahasa, yaitu Indonesia, Inggris, dan Mandarin, untuk memperkuat promosi ekspor nasional sekaligus menunjukkan besarnya kontribusi industri Indonesia dalam rantai pasok berbagai merek dunia.
Dia menegaskan Kadin siap terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional hingga mencapai target 8 persen dan membawa Indonesia keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle income trap).
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Andi Yuslim Patawari menyambut positif arahan Presiden Prabowo yang menginginkan dialog rutin antara pemerintah dan dunia usaha dilaksanakan setiap tiga bulan sekali.
Menurut AYP sapaan akrabnya, kebijakan tersebut merupakan langkah strategis yang menunjukkan keterbukaan pemerintah dalam menerima masukan dari pelaku usaha, baik di tingkat pusat maupun daerah.