Ijtima Ulama Indonesia menyerahkan rekomendasi strategis kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai bentuk dukungan terhadap arah pembangunan nasional. Dokumen tersebut memuat komitmen ulama untuk mengawal pemerintahan agar tetap berjalan dalam koridor konstitusi, keadilan, dan kepentingan rakyat.
Rekomendasi itu dibacakan K.H. Muhidin Almanafi dalam peringatan Hari Lahir ke-28 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta, Kamis (23/7/2026). Setelah dibacakan, dokumen tersebut diserahkan langsung kepada Presiden Prabowo.
Dalam pembukaannya, Ijtima Ulama Indonesia menyatakan telah mencermati dinamika nasional, perubahan tatanan dunia, serta arah pembangunan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo.
“Kami, para ulama, pimpinan pondok pesantren, dan tokoh agama yang tergabung dalam Ijtima Ulama Indonesia, setelah mencermati dinamika nasional, perubahan tatanan dunia, serta arah pembangunan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, berlandaskan nilai-nilai Islam Ahlussunnah wal Jamaah, Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita para pendiri bangsa, menyampaikan rekomendasi sebagai berikut,” kata K.H. Muhidin Almanafi.
- Baca juga: Tanggapi “Prabowonomics” di Harlah PKB, Prabowo: Kebijakan Ekonomi Berpijak pada UUD 1945
Rekomendasi tersebut memuat tiga poin utama. Pertama, memperkuat negara untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, maju, dan sejahtera melalui dukungan terhadap langkah-langkah strategis pemerintah.
Kedua, memastikan negara yang kuat tetap berjalan sesuai konstitusi, keadilan, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Ketiga, meneguhkan komitmen ulama untuk terus memperbaiki dan menguatkan Nahdlatul Ulama, sekaligus memperkokoh umat, bangsa, dan negara.
Dalam rekomendasinya, Ijtima Ulama juga menyatakan dukungan terhadap berbagai kebijakan strategis Presiden Prabowo.
“Ijtima Ulama mendukung langkah-langkah strategis Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat kedaulatan bangsa, membangun kemandirian ekonomi, mempercepat industrialisasi dan hilirisasi, mewujudkan ketahanan pangan dan energi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengembalikan arah pembangunan nasional pada amanat Pancasila dan Pasal 33 UUD 1945 demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” ujar K.H. Muhidin Almanafi.
Selain memberikan dukungan, Ijtima Ulama menegaskan akan terus menjalankan fungsi moral dan keagamaan dalam mengawal jalannya pemerintahan secara konstruktif.Menurut K.H. Muhidin Almanafi, penguatan organisasi keagamaan diyakini akan memperbesar kontribusi terhadap persatuan bangsa dan kesejahteraan masyarakat.
“Kami meyakini, semakin sehat dan kuat Nahdlatul Ulama, semakin besar kontribusinya bagi umat, semakin kokoh persatuan bangsa, dan semakin efektif negara dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat,” ucapnya.
Penyerahan rekomendasi tersebut dilakukan di hadapan Presiden Prabowo, jajaran Kabinet Merah Putih, para ulama, tokoh agama, serta ribuan kader PKB yang menghadiri peringatan Harlah ke-28 bertema “Arah Baru Amanat Ekonomi Konstitusi”.