BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak akan memberlakukan kembali Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) bagi siswa SMA/SMK negeri. Penegasan itu disampaikan di tengah pembahasan usulan reaktivasi SPP dalam revisi Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
Usulan tersebut mengemuka dalam rapat kerja Panitia Khusus Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan DPRD Jawa Barat. Skema yang dibahas hanya membebankan SPP kepada siswa dari keluarga mampu atau Desil 6 hingga Desil 10, sedangkan siswa Desil 1 hingga Desil 5 tetap memperoleh pendidikan gratis.
“Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak akan memberlakukan pembayaran SPP. Kami tetap berpegang teguh pendidikan merupakan kewajiban pemerintah, SMA dan SMK negeri di Jawa Barat gratis,” kata Dedi Mulyadi melalui unggahan video di akun Instagram pribadinya, Kamis (16/7/26).
Dedi menegaskan siswa sekolah swasta yang bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga tetap mendapat pembiayaan dari pemerintah.
“Sekolah swasta pun yang memiliki kerja sama dengan Pemerintah Provinsi, siswanya biayanya ditanggung oleh Pemerintah Provinsi,” tegasnya.
Dia mengatakan keterbatasan anggaran tidak akan menjadi alasan membebankan biaya pendidikan kepada masyarakat.
“Bila diperlukan, biaya operasional Gubernur bisa dipotong untuk kepentingan pendidikan di Jawa Barat. Semoga seluruh langkah ini menjadi langkah kita bersama untuk menjaga kualitas pendidikan di Jawa Barat dan menjaga masa depan anak-anak Jawa Barat,” ujarnya.
Wacana reaktivasi SPP muncul karena sekolah negeri dinilai masih membutuhkan tambahan anggaran operasional. Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat Yomanius Untung mengatakan kebutuhan biaya ideal seorang siswa SMA mencapai sekitar Rp4,5 juta per tahun, sedangkan pemerintah saat ini baru mampu memenuhi sekitar 40 persen.
Menurut Yomanius, reaktivasi SPP akan membuka ruang pendanaan untuk meningkatkan kompetensi guru, memperbaiki sarana dan prasarana, serta mendukung pengembangan bakat peserta didik.
“Kalau misalkan reaktivasi ini berjalan, maka sesungguhnya kita menolong generasi muda untuk mendapatkan pembelajaran, mendapatkan ilmu lebih baik. Karena dengan reaktivasi itu maka akan ada peluang anggaran untuk meng-upgrade kualitas gurunya,” kata Yomanius dikutip dari detikjabar, Selasa (15/7/26).
Dia menambahkan tujuan utama usulan tersebut adalah meningkatkan kualitas lulusan SMA agar mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Menurutnya, sekolah memerlukan dukungan anggaran yang lebih memadai untuk meningkatkan mutu pembelajaran.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Purwanto menegaskan pembahasan reaktivasi SPP masih berada pada tahap awal. “Masih menjadi pembahasan ya. Jadi nanti kita lihat seperti apa, apakah harapan-harapan yang lahir dari pembicaraan tersebut,” kata Purwanto, Selasa (15/7/26).
Purwanto menegaskan usulan reaktivasi SPP belum menjadi keputusan resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pembahasan masih berlangsung dalam proses penyusunan perubahan Perda tentang Penyelenggaraan Pendidikan.