JAKARTA – Pemerintah bersama DPR menggelar rapat koordinasi Satgas Mitigasi PHK untuk membahas potensi pemutusan hubungan kerja di sejumlah sektor industri. Langkah itu dilakukan untuk memetakan perusahaan berisiko PHK dan menyiapkan langkah pencegahan.
Pemerintah menelusuri perusahaan yang berpotensi melakukan PHK sekaligus mengidentifikasi persoalan yang dihadapi masing-masing perusahaan. Hasil pemetaan akan menjadi dasar penyusunan langkah mitigasi.
“Hari ini kami berdiskusi tentang beberapa hal, terutama berkenaan dengan adanya informasi beberapa perusahaan yang berpotensi terjadi PHK. Oleh karena itulah kita berkoordinasi untuk memetakan perusahaan apa saja dan permasalahannya apa sehingga kita bisa mengambil langkah-langkah mitigasi,” ujar Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi saat jumpa pers di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (26/6/2026).
Mitigasi PHK Jadi Fokus Pemerintah
Rapat koordinasi dihadiri Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad bersama Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal. Pertemuan itu juga melibatkan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea, Desk Tenaga Kerja Polri, serta Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal.
“Pada hari ini kami sudah mengadakan rapat koordinasi tentang satgas mitigasi PHK dari pihak pemerintah dan DPR dan tadi rapat diikuti oleh Mensesneg selaku Ketua Satgas Mitigasi PHK, kemudian Pak Menaker, kemudian ada dari Presiden Serikat Pekerja Andi Gani dan desk Tenaga Kerja Polri dan Penasehat Khusus Presiden bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh,” ujar Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dalam konferensi pers.
Prasetyo menjelaskan pemerintah telah berkoordinasi dan akan segera mengambil keputusan sesuai arahan Presiden. Keputusan itu berkaitan dengan normalisasi pasokan gas untuk sektor industri.
Industri Keramik Jadi Sorotan
Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea mengungkapkan kondisi ketenagakerjaan saat ini berada dalam situasi yang cukup mengkhawatirkan. Dia menyebut industri keramik menjadi salah satu sektor yang paling terdampak.
Menurut Andi Gani, berbagai persoalan industri perlu segera ditangani agar tidak memicu gelombang PHK yang lebih luas. Karena itu, koordinasi lintas kementerian dan lembaga menjadi langkah penting.
Pemerintah bersama DPR akan melanjutkan pemetaan perusahaan yang berpotensi melakukan PHK serta menyiapkan langkah mitigasi. Upaya tersebut diharapkan mampu menjaga keberlangsungan industri dan melindungi tenaga kerja dari risiko kehilangan pekerjaan.