Menurut Binsar, permodalan menjadi salah satu aspek penting dalam proses tersebut karena pelaku usaha yang sudah dapat membuka kembali tempat usahanya belum tentu memiliki modal kerja untuk membeli stok, bahan baku, maupun menjalankan kembali aktivitas produksi.
“Aspek permodalan harus menjadi bagian penting dalam pemulihan. Pelaku usaha yang kembali membuka tempat usahanya belum tentu memiliki modal kerja untuk membeli stok, bahan baku, dan menjalankan produksi. Tanpa akses modal, usaha bisa kembali berdiri secara fisik, tetapi belum pulih secara ekonomi,” tegasnya.
Khusus di Sumatera Utara, Binsar mendorong agar pemulihan sekitar 117 ribu UMKM terdampak didukung skema pembiayaan yang konkret dan mudah diakses. Dukungan itu antara lain dapat berupa kemudahan modal kerja, restrukturisasi bagi pelaku usaha yang memiliki pembiayaan berjalan, serta penjaminan atau subsidi pembiayaan bagi UMKM yang kehilangan aset akibat bencana.
Untuk memastikan dukungan tersebut tepat sasaran, pemerintah menargetkan pengusulan dan verifikasi calon penerima melalui SAPA UMKM selesai paling lambat 14 September 2026. Selain rehabilitasi ekonomi, Klinik UMKM Bangkit di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat akan terus diaktifkan sebagai bagian dari pendampingan jangka panjang serta pemutakhiran Data Tunggal UMKM.
“Pada akhirnya, keberhasilan program sampai 2028 jangan hanya diukur dari berapa banyak UMKM yang menerima bantuan. Ukuran yang lebih penting adalah berapa banyak usaha yang kembali berproduksi, kembali menghasilkan omzet, menyerap tenaga kerja dan mampu mengakses pembiayaan secara berkelanjutan. Itu yang menurut saya menjadi ukuran bahwa pemulihan ekonomi benar-benar terjadi,” pungkasnya.