Sebelum menuju Jakarta, sekitar 2.000 warga AMDB direncanakan menggelar aksi di Kantor DPRD Kota Depok pada Rabu (26/8/2026). Setelah itu, mereka akan bergabung dengan AMPB dalam aksi di Jakarta dan turut menyoroti pemblokiran rekening yang digunakan untuk menampung uang donasi warga Pati.
Berbeda dengan AMPB dan AMDB, GERAM membawa agenda yang lebih luas dan merumuskan 10 tuntutan yang mencakup isu politik, ekonomi, sosial, ketenagakerjaan, keamanan, dan demokrasi. Koordinator Aksi GERAM Ahmad Mixel juga meminta pimpinan DPR menemui massa secara langsung untuk berdialog.
“Kami menuntut Ketua dan Wakil Ketua DPR RI hadir langsung menemui massa aksi untuk berdialog secara nyata dan setara, bukan sekadar respons simbolis,” ujar Mixel.
Tuntutan GERAM mencakup permintaan untuk mengadili Prabowo-Gibran, menghentikan KDMP dan MBG, mengubah kebijakan pajak yang dinilai membebani rakyat, serta mewujudkan pendidikan dan kesehatan gratis dan berkualitas.
Mereka juga menuntut penurunan harga kebutuhan pokok, kenaikan upah buruh, penetapan bencana di Sumatera dan NTT sebagai bencana nasional, pemenuhan hak pekerja rumah tangga, demiliterisasi, penghentian pembangunan batalyon, penghentian kriminalisasi aktivis, dan pembebasan tahanan politik.
Pada tuntutan terakhir, GERAM kembali membawa isu pemberantasan korupsi dengan meminta seluruh aset koruptor disita dan dialokasikan untuk pendidikan, kesehatan, serta pemulihan bencana.