Wasekjen HKTI ini juga menegaskan dunia usaha memiliki peran strategis dalam mendukung target pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8 persen.
“Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 8 persen. Untuk mencapai target tersebut, dibutuhkan kontribusi seluruh pelaku usaha, mulai dari pengusaha besar, menengah hingga kecil,” kata AYP.
Menurut dia, pertumbuhan ekonomi harus berjalan beriringan dengan agenda pengentasan kemiskinan. Karena itu, investasi harus diarahkan agar manfaat ekonominya tidak terkonsentrasi pada kelompok tertentu.
“Tujuan besar lainnya adalah menekan dan mengeliminasi kemiskinan serendah-rendahnya melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan,” ujarnya.
UMKM dan Tenaga Kerja Lokal Jadi Indikator
AYP juga mendorong pemerintah daerah memastikan investasi yang masuk memiliki skema kemitraan konkret dengan UMKM lokal.
Ia menilai keterlibatan pengusaha kecil dalam rantai pasok perusahaan besar dapat menjadi salah satu cara paling efektif untuk memastikan manfaat investasi menyebar ke masyarakat.
“Keterlibatan sektor UMKM, khususnya pengusaha kecil, melalui kemitraan dengan pengusaha besar sangat penting. Daerah harus melibatkan seluruh stakeholder agar investasi benar-benar berdampak pada perekonomian masyarakat,” jelasnya.
Selain UMKM, penyerapan tenaga kerja lokal juga harus menjadi perhatian, keberadaan perusahaan di suatu daerah idealnya memberikan peluang kerja sekaligus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia setempat.
“Jangan sampai ada perusahaan besar tetapi seluruh pekerja teknis didatangkan dari luar daerah. Kondisi seperti ini berpotensi menimbulkan konflik sosial. Karena itu, pemberdayaan SDM lokal harus menjadi bagian dari indikator keberhasilan investasi,” tegasnya.
- Baca juga: https://rasional.co/ayp-investasi-berkualitas-harus-libatkan-umkm-dan-tenaga-kerja-lokal/
Jangan Hanya Kejar Angka Investasi
Aspek kemitraan dengan UMKM, penyerapan tenaga kerja lokal, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat menjadi bagian penting dalam menilai kinerja pemerintah daerah maupun kementerian/lembaga dalam mempercepat investasi.
Menurutnya, pemerintah perlu melihat investasi secara lebih utuh, bukan hanya dari nilai modal yang masuk atau kecepatan proses perizinan, tetapi juga dari dampaknya terhadap struktur ekonomi masyarakat.