Bandung – Kementerian Pariwisata (Kemenpar) dan Kementerian Sosial (Kemensos) memperkuat sinergi lintas sektor melalui penandatanganan Kesepahaman Bersama guna mendukung perluasan akses pendidikan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) pariwisata.
Kerja sama tersebut ditandatangani oleh Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf di Kampus Dayeuhkolot Politeknik Pariwisata NHI Bandung, Jawa Barat, Kamis (23/7/2026). Kolaborasi ini menjadi implementasi arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memperluas akses pendidikan berkualitas melalui Program Sekolah Rakyat.
Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana mengatakan, pembangunan pariwisata harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas SDM dan kesejahteraan masyarakat.
“Kolaborasi ini mencerminkan komitmen bersama untuk membangun manusia Indonesia yang unggul sebagai fondasi pembangunan bangsa,” ujar Widiyanti.
Melalui kesepahaman tersebut, Kemenpar menyediakan lahan seluas maksimal 70.100 meter persegi di Kampus Politeknik Pariwisata NHI Bandung untuk mendukung penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Dari total lahan tersebut, seluas 50.100 meter persegi akan dimanfaatkan untuk pembangunan gedung dan sarana prasarana Sekolah Rakyat, sementara 20.000 meter persegi dialokasikan untuk fasilitas olahraga dan aula serbaguna yang akan digunakan bersama oleh Sekolah Rakyat dan Poltekpar NHI Bandung.
Kerja sama ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah pada momentum Hari Anak Nasional untuk memperluas kesempatan pendidikan bagi anak-anak Indonesia.
“Di momentum Hari Anak Nasional ini, kami bekerja sama dengan Kementerian Sosial menyiapkan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Kami juga akan berkolaborasi memberikan kurikulum pariwisata kepada anak-anak di Sekolah Rakyat,” kata Menpar.
- Baca juga: https://rasional.co/kemenekraf-dan-kemendiktisaintek-satukan-langkah-perkuat-ekosistem-kreatif/
Program Sekolah Rakyat ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Selain pendidikan akademik, program ini juga menitikberatkan pada pembentukan karakter melalui empat pilar, yakni kepemimpinan, keterampilan, nasionalisme, dan keagamaan.
Dengan sistem pendidikan berasrama, Sekolah Rakyat diharapkan mampu memutus rantai kemiskinan antargenerasi sekaligus membuka peluang lebih luas bagi generasi muda untuk mengembangkan potensi diri.
Dalam perspektif pembangunan pariwisata, perluasan akses pendidikan tersebut juga menjadi investasi jangka panjang untuk mencetak calon tenaga profesional, pelaku usaha, pengelola desa wisata, hingga pemimpin daerah yang memahami potensi pariwisata Indonesia.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan apresiasi atas dukungan Kementerian Pariwisata yang menyediakan lahan bagi pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat.
Menurutnya, program tersebut merupakan salah satu strategi pemerintah untuk mengurangi kesenjangan sosial melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia.
“Berdasarkan data, hampir empat juta anak usia sekolah tidak sekolah, belum sekolah, putus sekolah, maupun berpotensi putus sekolah karena berbagai persoalan, terutama faktor ekonomi. Untuk itulah Presiden memberikan atensi khusus kepada keluarga-keluarga yang belum terbawa dalam proses pembangunan. Salah satu strateginya adalah menghadirkan Sekolah Rakyat,” ujarnya.
Tahun ini, Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan lebih dari 100 gedung permanen Sekolah Rakyat di berbagai daerah, dengan harapan setiap kabupaten dan kota nantinya memiliki sedikitnya satu Sekolah Rakyat.
Mensos juga mengungkapkan, Presiden mengarahkan agar lulusan Sekolah Rakyat memiliki dua jalur pengembangan, yakni melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi atau menjadi tenaga kerja terampil di dalam maupun luar negeri.
Menindaklanjuti hal tersebut, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menyatakan Kemenpar akan mengalokasikan kuota sebesar 20 persen bagi lulusan Sekolah Rakyat untuk melanjutkan pendidikan di Politeknik Pariwisata melalui program beasiswa.
Selain penyediaan lahan, ruang lingkup kerja sama Kemenpar dan Kemensos juga mencakup peningkatan kapasitas SDM di bidang pariwisata dan kesejahteraan sosial, sinkronisasi program Sekolah Rakyat dengan pengembangan desa wisata dan destinasi wisata, penguatan kurikulum sadar wisata, serta pertukaran data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sinergi ini diharapkan mampu memperluas kesempatan pendidikan sekaligus melahirkan SDM yang terampil, berkarakter, dan memiliki kesadaran terhadap potensi pariwisata nasional sehingga pembangunan pariwisata dapat memberikan manfaat sosial dan ekonomi yang lebih inklusif.
“Ini menjadi langkah awal bagi kolaborasi yang semakin erat dalam membangun talenta-talenta Indonesia yang unggul, berkarakter, dan siap menghadapi masa depan. Karena pada akhirnya, pariwisata yang berkualitas adalah pariwisata yang memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia,” tutup Menteri Pariwisata.
Turut hadir dalam penandatanganan tersebut Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Sekretaris Kementerian Pariwisata Bayu Aji, Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan Kementerian Pariwisata Martini Mohamad Paham, serta Direktur Politeknik Pariwisata NHI Bandung Anwari Masatip.