Jakarta – Kecelakaan kereta api yang terjadi secara beruntun di Grobogan dan Bekasi Timur memicu langkah tegas dari Pemerintah melalui Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman untuk segera mengevaluasi perlintasan sebidang yang rawan kecelakaan di seluruh Indonesia.
Kepala Staf Kepresidenan, Dudung Abdurachman, menilai rentetan tragedi maut dalam beberapa hari terakhir merupakan momentum krusial untuk membenahi sistem keamanan transportasi publik. Ungkapan belasungkawa mengalir bagi para korban kecelakaan di Kabupaten Grobogan yang menewaskan empat orang, serta insiden di Bekasi Timur yang merenggut 16 nyawa pada Senin (27/4).
“Rangkaian kecelakaan ini menjadi alarm pengingat untuk membenahi transportasi publik, khususnya kereta api. Armada, infrastruktur, hingga layanan kepada publik harus dibarengi dengan infrastruktur penopang seperti perlintasan yang aman,” tegas Dudung, Jumat (2/6).
Evaluasi 1.800 Titik Perlintasan Maut
Pemerintah kini memfokuskan perhatian pada 1.800 titik perlintasan sebidang yang tersebar di seluruh tanah air. Langkah ini selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menuntut adanya evaluasi menyeluruh guna mencegah jatuhnya korban lebih lanjut di masa mendatang.
Risiko tinggi terutama membayangi kawasan padat penduduk dan jalur lalu lintas sibuk, baik di Jakarta maupun kota-kota besar lainnya. Keberadaan perlintasan yang tidak terjaga atau tidak memiliki palang pintu otomatis menjadi sumber utama kecelakaan fatal yang melibatkan kendaraan pribadi dan transportasi publik.
Percepatan Flyover dan Sistem Otomatis
Pemerintah menawarkan solusi konkret melalui percepatan pembangunan jembatan layang atau flyover di titik-titik paling rawan. Dukungan anggaran telah tersedia untuk mengeksekusi proyek infrastruktur keselamatan ini dalam waktu dekat. Selain pembangunan fisik, teknologi peringatan dini juga menjadi prioritas utama.
“PT KAI juga perlu memastikan standar operasional prosedur di perlintasan sebidang berjalan dengan baik, termasuk keberadaan dan kesiapsiagaan penjaga perlintasan,” ujar mantan Kepala Staf Angkatan Darat tersebut.
Implementasi sistem mekanik otomatis dan early warning system diharapkan mampu menutup celah kelalaian manusia di lapangan. Pemerintah berkomitmen menempatkan keselamatan publik sebagai prioritas tertinggi dalam manajemen transportasi nasional agar tragedi serupa tidak kembali berulang.