Jakarta, Rasional.co – Pemerintah melanjutkan efisiensi fiskal dalam meramu strategi ekonomi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 6 persen pada 2027.
Strategi tersebut disusun dengan tetap menjaga stabilitas ekonomi dan kesehatan APBN di tengah ketidakpastian ekonomi global. Pemerintah menilai pertumbuhan yang lebih tinggi harus berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan perkembangan ekonomi dan kinerja fiskal sepanjang 2026 menjadi fondasi penyusunan arsitektur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2027.
“Dengan mencermati perkembangan ekonomi terkini serta prospek ke depan, arah kebijakan ekonomi dan fiskal tahun 2027 dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Purbaya dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI mengenai Pengantar Asumsi Dasar dalam RUU APBN Tahun Anggaran 2027.
Untuk mencapai target pertumbuhan 6 persen, pemerintah menilai diperlukan koordinasi antara kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, dunia usaha, dan pemerintah daerah.
“Diperlukan sinergi dan kolaborasi yang kuat antara kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, dan dunia usaha sehingga masing-masing instrumen dapat bekerja secara optimal, proporsional, dan saling menguatkan,” kata Purbaya.
Dari sisi fiskal, pemerintah akan melanjutkan reformasi dengan meningkatkan kualitas belanja melalui efisiensi, refocusing, serta pengalokasian anggaran yang lebih produktif dan berorientasi pada hasil.
Optimalisasi penerimaan negara juga tetap dilakukan dengan mempertimbangkan iklim investasi. Sementara pembiayaan defisit akan ditempuh secara inovatif, hati-hati, dan berkelanjutan untuk menjaga kesehatan fiskal dalam jangka menengah dan panjang.
Postur RAPBN 2027 mencerminkan upaya menjaga keseimbangan tersebut. Pendapatan negara direncanakan mencapai Rp3.426 triliun, sedangkan belanja negara dianggarkan Rp4.097,2 triliun.
Dengan postur tersebut, defisit anggaran dijaga sebesar 2,40 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Pemerintah menilai batas defisit tersebut tetap memberi ruang untuk mendukung akselerasi pembangunan sekaligus menjaga kesinambungan fiskal.