Indikator ketimpangan juga menjadi bagian dari sasaran pembangunan. Rasio Gini disepakati pada rentang 0,360 hingga 0,365, sementara dalam Nota Keuangan RAPBN 2027 sebelumnya berada pada kisaran 0,362 hingga 0,367.
Kesepakatan asumsi dasar ekonomi makro dan sasaran pembangunan tersebut diambil dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR yang membahas pengambilan keputusan atas Asumsi Dasar dalam RUU APBN Tahun Anggaran 2027.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengapresiasi dukungan Komisi XI DPR dalam pembahasan asumsi dasar ekonomi makro RAPBN 2027.
“Kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota Komisi XI DPR RI atas dukungan yang solid dalam serangkaian pembahasan asumsi dasar ekonomi makro RAPBN Tahun 2027,” ujar Purbaya.
Menurut Purbaya, kesepakatan tersebut menjadi dasar untuk mendorong kebijakan fiskal 2027 yang lebih efektif dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah selanjutnya akan menindaklanjuti berbagai masukan, pandangan, dan saran serta mempedomani kesepakatan tersebut dalam penyempurnaan arsitektur RAPBN 2027.
Selain indikator ekonomi dan sosial, pemerintah dan DPR juga menetapkan target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 76,84 untuk 2027.
Rangkaian target tersebut menunjukkan bahwa RAPBN 2027 tidak hanya diarahkan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi 6 persen, tetapi juga mengaitkannya dengan sasaran pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, dan kesejahteraan masyarakat.