JAKARTA – Lonjakan impor pada April 2026 diduga memicu penumpukan 3.100 kontainer di Tanjung Priok, Jakarta Utara, yang mulai mengganggu pasokan bahan baku industri. Pemerintah kini mempercepat proses pemeriksaan barang untuk mengurai antrean dan menekan kenaikan dwelling time.
Temuan tersebut diperoleh setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meninjau fasilitas Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu (TPFT) PT Graha Segara Sabtu (6/6/26). Pemerintah sebelumnya menerima laporan adanya sekitar 3.000 dokumen yang berkaitan dengan 3.100 kontainer tertahan.
“Katanya begitu impor yang tinggi di bulan April. Jadi, kalau itu sih bagus tapi kita harus siap nggak boleh barangnya menumpuk sebanyak ini, kita maintain di level yang normal,” kata Purbaya.
Penumpukan Kontainer Tanjung Priok Ganggu Arus Barang
Menurut Purbaya, antrean kontainer mulai menimbulkan keluhan dari pelaku usaha yang bergantung pada bahan baku impor. Kondisi tersebut juga menyebabkan dwelling time meningkat dibanding kondisi normal.
Dia menjelaskan peningkatan volume barang masuk membuat proses pemeriksaan berjalan lebih lambat dari biasanya. Akibatnya, dokumen dan kontainer menumpuk di fasilitas pemeriksaan pelabuhan.
Meski demikian, pemerintah mencatat adanya perbaikan dalam beberapa hari terakhir. Jumlah dokumen yang tertahan telah berkurang dari sekitar 3.000 menjadi 2.500 dokumen.
Pemerintah Tambah Personel dan Percepat Pemeriksaan
Purbaya meminta penambahan personel untuk mempercepat penyelesaian antrean kontainer dan dokumen impor. Dia juga menginstruksikan layanan pemeriksaan berjalan penuh hingga kondisi kembali normal.
“Tadi saya tanya masalahnya apa, ada beberapa masalah. Pertama, peningkatan jumlah barang masuk sehingga prosesnya lambat di sini. Kalau masalahnya itu saya minta untuk tambah personel lagi, jadi mereka harus kerja 24/7 sampai nanti jumlahnya turun sekitar 500 yang ada di sini,” ujarnya.
Pemerintah juga membuka opsi mendatangkan personel dari sejumlah daerah jika kebutuhan di Jakarta meningkat. Langkah tersebut dilakukan agar lonjakan impor tidak berubah menjadi hambatan logistik bagi dunia usaha.
Dalam peninjauan itu, Purbaya turut memeriksa sejumlah kontainer secara acak dan menemukan isi barang sesuai dokumen importir. Pemerintah selanjutnya akan memperkuat pengawasan nilai impor dan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk mencegah praktik under invoicing serta mempercepat proses pemeriksaan.
